Tjahjo lahir Solo, kemudian menuntut ilmu sejak Sekolah Dasar (SD) hingga lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) di Semarang. Tiba di kediamannya semasa kecil, Tjahjo langsung masuk ke dalam. Rombongan Mendagri pun dipersilakan masuk ke rumah yang dijaga dan dirawat oleh sejumlah orang itu.

"Ini rumah saya ketika di Semarang. Dari SD, SMP, SMA, saya tinggal di sini," kata Tjahjo yang mengenakan kemeja batik warna cokelat tersebut. 

Pantauan Liputan6.com, rumah tersebut mayoritas berwarna merah. Di depannya terdapat gambar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Rumah ini sebetulnya tak begitu luas. Tidak mewah, namun terkesan sederhana.‎ Ada sejumlah ruangan di dalamnya. Di ruang tamu terdapat beberapa lukisan dan foto. Salah satunya bergambar Taufik Kiemas (almarhum) tengah mencium kening istri tercinta, Megawati Soekarnoputri.

Selain itu, terdapat juga hiasan lain, seperti patung replika Harimau, guci, dan beberapa benda unik lainnya. Di sudut ruangan juga tampak rak buku. "Dulu saya suka baca," ujar Politikus PDIP itu.

Masuk ke bagian belakang rumah Tjahjo juga sempat menunjukkan beberapa ruangan yang dulu sempat ditempatinya apabila berkunjung ke Semarang. Bahkan dia bercerita, rumahnya ini kerap diterjang banjir saat hujan turun.

"Ini rumah pernah banjir. Kalau sekarang rumah ini tak ada yang menghuni," kata Tjahjo.

Tjahjo tak menutup kemungkinan suatu saat kembali ke rumah ini. Namun untuk saat ini dia berkonsentrasi lebih dulu bekerja untuk bangsa dan negara.

"Sejak kecil saya di sini. Tiap ke Semarang saya di sini juga. Mungkin nanti, ketika saya pensiun ke sini," ujar Tjahjo.

Sebelum berlabuh menjadi politikus partai bergambar banteng ini, Tjahjo telah memasuki dunia politik jauh-jauh hari. Diketahui Tjahjo pernah menjabat sebagai Ketua KNPI dan terdaftar menjadi anggota partai Golongan Karya (Golkar). Bahkan ia telah terdaftar menjadi anggota dewan sejak bergabung dengan Golkar di tahun 1987, sebelum pada akhirnya masuk PDI-P pada 1998. Alumnus fakultas hukum Universitas Diponegoro ini pernah menjabat sebagai ketua Fraksi PDI-P di DPR saat menjadi anggota dewan. 

Sebagai menteri Tjahjo kerap dinilai sebagai salah satu menteri dengan kualitas kerja yang baik, salah satunya hasil riset Lembaga Klimatologi Politik (LKP) yang mencatat 7 nama menteri berkinerja terbaik selama setahun pemerintahan Jokowi. 

Tjahjo Kumolo, dikatakannya mampu menerapkan aturan-aturan yang baik di lingkungan kementerian. Khusus menjelang pilkada, langkah-langkah yang telah dilakukan Tjahjo juga dianggap bagus, mengingat Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian PAN-RB sedang mengampanyekan gerakan netralitas pegawai negeri sipil (PNS) menghadapi pilkada serentak.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melaunching buku 'Politik Hukum Pilkada Serentak'. Buku karya Tjahjo itu dilaunching bertepatan dengan ulang tahunnya ke-58, di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta. ‎

Buku ini secara khusus membicarakan Pilkada serentak. Di mana pesta demokrasi bersama-sama itu akan dimulai pada 9 Desember 2015.

"Detik-detik menjelang 9 Desember 2015 segera tiba. Kita harus fokus ke hari yang amat penting dan menentukan itu," ujar Tjahjo dalam sambutannya saat launching buku, Selasa, (1/12/2015).

Menurut Tjahjo, semua pihak harus bertanggung jawab atas keberhasilan Pilkada serentak ini. Semua pihak harus menjamin bahwa suksesi politik ini berjalan demokratis, partisipatif, damai. Sehingga mampu menghasilkan pemimpin yang mengakar, berkualitas, dan berintegritas‎.

Selepas acara, Tjahjo menyempatkan diri bernyanyi. 2 lagu dia bawakan, yakni 'Surat Undangan' ciptaan Yuni Shara dan 'Demi Cinta' karya Grup Band Kerispatih. Kedua lagu itu dipersembahkan untuk seluruh hadirin yang datang.

Pasca pengangkatan dirinya sebagai menteri, isu rangkap jabatan yang dipegangTjahjo sempat menjadi berita di mana-mana. Dikabarkan Sudah 6 bulan lebih dilantik sebagai menteri, 2 menteri Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang berasal dari PDIP, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dikabarkan masih berstatus sebagai anggota DPR.

Tjahjo mengaku sudah mengirimkan surat pengunduran diri sebagai anggota DPR ke partainya.

"Yang tahu ya KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan partai saya, saya tidak tahu. Begitu saya dilantik sebagai menteri, langsung saya secara tertulis mengajukan mundur sebagai anggota DPR RI, baik kepada pimpinan fraksi DPR, ketua DPR, pimpinan partai," kata Tjahjo saat dikonfirmasi, Rabu 13 Mei 2015.

Mantan Sekjen PDIP itu menjelaskan, mekanisme selanjutnya yakni proses penggantiannya sebagai anggota dewan itu antara KPU dan partainya‎

Namun, Mendagri Tjahjo Kumolo menilai ada pihak yang sengaja mempersoalkan pergantian antarwaktu (PAW) dirinya dan 2 menteri lai‎n dari PDIP, untuk menutupi masalah dugaan pelanggaran etik pertemuan Pimpinan DPR dengan bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

"‎Kenapa ini kok tahu-tahu muncul. Yang ribet kan urusan Amerika kemarin, kok disangkutpautkan," kata Tjahjo di Kantor Wakil Presiden, Jakarta.

Menurut dia, dirinya sudah tidak lagi rangkap jabatan dan tidak berurusan dengan partai. Ia menuturkan, gaji dan hak-hak anggota dewan sudah tidak diterimanya.

"‎Saya sudah kirim surat, 1 minggu setelah dilantik saya sudah kirim surat ke partai, kirim surat ke Ketua DPR, ke ketua fraksi, saya mundur karena saya sudah menjabat menteri," tutur dia.

Salah ketik kepanjangan KPK menjadi Komisi Perlindungan Korupsi menjadi sorotan. Staf kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun langsung dipecat oleh Mendagri Tjahjo Kumolo.

Karena kasus ini juga, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta maaf secara resmi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Insiden salah ketik kepanjangan KPK itu terjadi di Kementerian Dalam Negeri dalam sebuah surat yang dikirim ke KPK. Kesalahan ini diketahui setelah KPK menerima surat tersebut pada Selasa 7 Juni 2016.

Meski salah ketik, surat itu tetap diterima oleh KPK. Hal ini terlihat dari stempel tanda terima surat.

Staf Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dipecat dengan tidak hormat karena salah mengetik kepanjangan KPK. Pada sebuah amplop dari Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), KPK yang seharusnya singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, berubah menjadi Komisi Perlindungan Korupsi.

Kesalahan di amplop Kemendagri tersebut dinilai membahayakan hubungan dengan komisi antirasuah itu. Mendagri Tjahjo Kumolo menilai staf tersebut sengaja mengubah kepanjangan dari singkatan KPK.

"Sikap saya sebagai Mendagri, tegas. Bahwa siapa yang ketik surat nama lembaga KPK salah pasti ada unsur kesengajaan dan kalau benar ada staf yang mengetik sengaja atau tidak sengaja salah, saya sudah minta kepada Sekjen Kemendagri apa pun, siapa pun pegawai tersebut, harus langsung diberhentikan dengan tidak hormat," ucap Tjahjo ketika dihubungi, Jakarta.