Fraksi PDIP Desak Pemerintah Revisi UU No 22/2009

oleh Nasuri, diperbarui 23 Mar 2016, 16:34 WIB

Diterbitkan 23 Mar 2016 16:34 WIB

20160323- Fraksi PDIP Desak Pemerintah Revisi UU No 22-2009- Adian Napitupulu-Jakarta

Anggota DPR Fraksi PDIP Nazaruddin Kiemas bersama Diah Pitaloka, Adian Napitupulu, dan Sadar Restuwati saat memberikan keterangan pers terkait sistem transportasi berbasis online di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/3/2016). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Foto 1 dari 4

Anggota DPR Fraksi PDIP Nazaruddin Kiemas bersama Diah Pitaloka, Adian Napitupulu, dan Sadar Restuwati saat memberikan keterangan pers terkait sistem transportasi berbasis online di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/3/2016). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Foto 2 dari 4

Anggota DPR Fraksi PDIP, Adian Napitupulu (tengah) menuntut dilakukannya revisi UU No 22/2009 menyusul lambatnya pemerintah dalam mengantisipasi perkembangan sistem transportasi berbasis online, Jakarta, Rabu (23/3/2016). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Foto 3 dari 4

Anggota DPR Fraksi PDIP, Adian Napitupulu (kedua kanan) menjelaskan ide revisi UU No 22/2009 menguat setelah aksi demo sejumlah sopir taksi di Jakarta pada Selasa (22/3), Jakarta, Rabu (23/3/2016). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Foto 4 dari 4

Berita Terkait

Nazaruddin Kiemas (kanan) saat menggelar konfers terkait sistem transportasi, Jakarta, Rabu (23/3/2016). Menurut F-PDIP revisi UU No 22/2009 perlu segera dilakukan menyusul aksi demo ribuan sopir taksi yang berujung ricuh. (Liputan6.com/Johan Tallo)