HEADLINE HARI INI

PDIP Boikot Retret Kepala Daerah Usai Hasto Ditahan KPK, Apa Dampaknya?

FOTO: Anggota DPR Helmy Faishal Dipanggil KPK di Kasus Suap Proyek PUPR

oleh Arny Christika Putri, diperbarui 23 Jun 2022, 14:18 WIB
Diterbitkan 30 Sep 2019, 13:33 WIB
Helmy Faishal Zaini

Helmy Faishal Zaini

KPK memanggil anggota DPR Fraksi PKB untuk diperiksa soal kasus dugaan suap proyek di Kementerian PUPR. Salah satu, Helmy Faishal Zaini.
Foto 1 dari 5
Helmy Faishal Zaini

Helmy Faishal Zaini

Anggota DPR Fraksi PKB, Helmy Faishal Zaini menuju ruang pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (30/9/2019). Anggota Fraksi PKB itu diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penerimaan hadiah terkait proyek di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016. (merdeka.com/Dwi Narwoko)
Foto 2 dari 5
Helmy Faishal Zaini

Helmy Faishal Zaini

Anggota DPR Fraksi PKB, Helmy Faishal Zaini berada di ruang tunggu gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan, Jakarta, Senin (30/9/2019). Anggota Fraksi PKB itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Sharleen Raya (JECO Group) Hong Artha John Alfred. (merdeka.com/dwi narwoko)
Foto 3 dari 5
Helmy Faishal Zaini

Helmy Faishal Zaini

Anggota DPR Fraksi PKB, Helmy Faishal Zaini berada di ruang tunggu gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan, Jakarta, Senin (30/9/2019). Helmy Faishal Zaini diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penerimaan hadiah terkait proyek di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016. (merdeka.com/Dwi Narwoko)
Foto 4 dari 5
Berita Terkait
Helmy Faishal Zaini

Helmy Faishal Zaini

Anggota DPR Fraksi PKB, Helmy Faishal Zaini menuju ruang pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (30/9/2019). Helmy Faishal Zaini diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penerimaan hadiah terkait proyek di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016. (merdeka.com/Dwi Narwoko)
Foto 5 dari 5
Helmy Faishal Zaini

Helmy Faishal Zaini

Anggota DPR Fraksi PKB, Helmy Faishal Zaini menuju ruang pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (30/9/2019). Helmy diperiksa untuk tersangka Direktur PT Sharleen Raya (JECO Group) dalam kasus suap terkait proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2016. (merdeka.com/Dwi Narwoko)