PDIP Boikot Retret Kepala Daerah Usai Hasto Ditahan KPK, Apa Dampaknya?

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah yang berasal dari partainya untuk tidak mengikuti retret kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, pada 21–28 Februari 2025.

Surat instruksi bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Megawati itu juga meminta para kepala daerah yang telanjur dalam perjalanan ke Magelang agar segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

Perintah tegas Megawati ini menyusul penahanan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap Harun Masiku, Kamis, 20 Februari 2025. Penetapan Hasto sebagai tersangka yang kemudian dilanjutkan ke tahap penahanan, dinilai sebagai kriminalisasi mencolok.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," ujar Megawati Soekarnoputri dalam surat instruksi.

"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," sambung Megawati.

Keputusan Megawati ini mengundang banyak respons, terutama karena retret dihadiri oleh ratusan kepala daerah dari berbagai partai politik.

Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, melihat ada dua dampak potensial yang bisa muncul dari situasi ini. Pertama, ia menilai ada dampak positif dari pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.

"Pertama, dampak positifnya adalah kepercayaan investor terhadap pemberantasan korupsi akan naik," kata Nailul Huda kepada Liputan6.com, Jumat, 21 Februari 2025.

Menurut Huda, penetapan tersangka dan penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memperlihatkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi yang selama ini menjadi hambatan utama bagi perekonomian Indonesia.

"Korupsi ini menjadi penghalang perekonomian kita. Komitmen KPK menangkap Hasto bisa dipandang sebagai langkah positif memerangi korupsi," ujar Huda.

Di sisi lain, Huda juga menyoroti dampak negatif yang timbul akibat kegaduhan politik dari kasus ini. Instruksi Megawati yang menuntut kesetiaan para kepala daerah PDIP dan situasi yang penuh ketegangan dapat mempersulit implementasi kebijakan pusat di tingkat daerah.

"Dampak kedua, dari sudut pandang kegaduhan politik yang ditimbulkan sampai ada boikot retret," kata Nailul.

Kebijakan pusat yang diharapkan bisa diterapkan di daerah, kata Huda, mungkin akan terkendala oleh pengaruh instruksi dari Megawati.

Kegaduhan politik ini, lanjut Huda, bisa menciptakan ketidakpastian yang mengganggu iklim investasi di Indonesia. Ketidakstabilan politik dan kegaduhan dalam pemerintahan daerah bisa memperburuk citra Indonesia sebagai tujuan investasi yang stabil dan aman.

"Artinya, bisa jadi kebijakan pusat akan sulit diimplementasikan di tingkat daerah karena akan tergantung dari arahan ketum parpol PDIP. Kegaduhan ini dapat membuat investor akan mikir dua kali untuk investasi di Indonesia," ucap Huda.

Baca juga KPK Fokus Usut Hasto, PDIP Jangan Hambat Retreat Sinergitas Pemerintahan Pusat dan Daerah

Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio melihat instruksi Megawati akan memberikan dampak besar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Hensa, begitu dia biasa disapa, perintah Megawati berpotensi membuat kepala daerah yang berasal dari PDIP, tidak tegak lurus dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Jelas berpengaruh terhadap pemerintahannya Pak Prabowo, karena ini instruksi bukan main-main. Banyak juga kepala daerah yang memang berada di bawah panjinya PDIP," ujar Hensa kepada Liputan6.com, Jumat, 21 Februari 2025.

"Kemudian apakah persepsinya jadi buruk antara hubungan Megawati dengan Prabowo, ya tentu saja. Karena ini kan dianggap menolak instruksi dari negara," pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI itu menambahkan.

Agar instruksi Megawati ini tidak dipersepsikan liar, menurut Hensa, penting bagi PDIP untuk menjelaskan maksud dan tujuannya. Apalagi, Hensa tidak melihat ada kalimat membatalkan atau menolak dalam surat instruksi Megawati.

"Jangan sampai disalahartikan oleh rakyat bahwa PDIP sedang melakukan perlawanan terhadap negara," kata Hensa.

Begitu juga pemerintah, harus menjelaskan terkait sifat kegiatan retret ini. Apakah kegiatan wajib atau hanya pembekalan biasa yang tidak diharuskan ikut serta.

"Bagaimana jalan tengahnya, ya harus ada kejelasan tersendiri. Ini kegiatan wajib atau ekstrakurikuler. Pemerintah sebaiknya menjelaskan agar tidak bikin gaduh," kata Hensa.

Baca juga Retret Kepala Daerah 2025 Digelar, Apa Saja Materinya?

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai instruksi untuk memboikot retret adalah bentuk kemarahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terhadap penguasa saat ini.

"Sepertinya sebagai bentuk ekspresi dari kemarahan PDIP terkait Hasto yang ditahan KPK. Bagi PDIP, kasus Hasto dinilai politis yang dikaitkan dengan adanya kekuatan besar yang menarget Hasto. Sementara bagi KPK, apa yang terjadi pada Hasto murni penegakan hukum," kata Adi kepada Liputan6.com, Jumat, 21 Februari 2025.

"Bagaimana pun, bagi PDIP, Hasto itu adalah simbol penting partai selain Megawati," tambah Adi.

Kasus yang menjerat Hasto, menurut Adi, pasti berdampak pada hubungan Megawati dengan Presiden Prabowo Subianto. Hubungan PDIP dengan penguasa saat ini juga akan memburuk.

"Dan yang paling penting, penundaan retret kepala daerah PDIP ini sebagai kode pembangkangan terhadap pemerintah. Jelas ini mode protes ke penguasa," ucap Adi.

Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura, Surokhim, melihat instruksi untuk kepala daerah yang berasal dari PDIP ini merupakan ekspresi politik Megawati.

"Penahanan Mas Hasto menjadi pukulan berat bagi PDIP, terutama bagi Bu Mega secara personal. Namun, langkah menarik kader dari retret bisa dianggap sebagai bentuk ngambek politik," ujar Surokhim.

Ketidakhadiran kader PDIP dalam kegiatan retret bisa memperlemah upaya sinergitas pemerintahan pusat dengan daerah yang saat ini menjadi fokus utama Presiden Prabowo Subianto.

"Jika betul para kader PDIP tidak hadir, itu bisa menjadi sinyal perlawanan politik terhadap pemerintah," kata Surokhim.

Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan, instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri harus diikuti dan ditaati oleh seluruh kader.

"Karena itu sudah instruksi Ketua Umum, maka kader, anggota, wajib mengikuti dan menaati sesuai dengan AD/ART Partai," ujar Guntur Romli kepada Liputan6.com, Jumat, 21 Februari 2025.

"Saya kira juga bagus kepala daerah langsung bekerja untuk rakyat, karena mereka dipilih dan bertanggung jawab langsung ke rakyat sesuai undang-undang, makanya kepentingan rakyat harus diprioritaskan. Selamat bekerja buat kepala daerah, langsung terjun dan bekerja untuk rakyat tanpa menunda-nunda lagi," ucap Guntur.

Baca juga Sebanyak 47 Kepala Daerah Tanpa Alasan Tidak Hadir di Retret Magelang

Di tengah polemik instruksi Megawati, Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi, ikut membuat pernyataan. Jokowi menegaskan bahwa seluruh kepala daerah yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk hadir dalam retret yang dilaksanakan di Magelang.

"Ini kan urusan pemerintahan yang mengundang kepala daerah, yang mengundang Presiden. Ya mestinya hadir, datang," ujar Jokowi kepada wartawan di rumah pribadinya di Solo pada Jumat, 21 Februari 2025.

Menurut Jokowi, kepala daerah adalah pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada. Karena itu, mereka memiliki tanggung jawab utama untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan lain, termasuk partai politik.

"Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain," ucap Jokowi.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah kemudian merespons pernyataan Jokowi ini. Said menegaskan instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri agar kader PDIP tidak hadir di retret kepala daerah di Magelang adalah urusan internal partainya.

"Ini urusan partai, urusan internal, bukan urusan orang luar," tegas Said usai dari kediaman Megawati, Jumat, 21 Februari 2025.

Baca juga Respons Jokowi soal Hasto PDIP Dorong KPK Periksa Keluarganya

Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu memastikan tegak lurus dengan perintah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Politikus PDIP itu menunda keberangkatan menuju retret di Magelang.

"Sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang. Sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati," kata Masinton kepada Liputan6.com, Kamis, 20 Februari 2025.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyatakan patuh pada instruksi Megawati dan menunda retret kepala daerah di Magelang.

"Kami menunda kehadiran sesuai instruksi Ketum. Posisi di Semarang karena posisi dekat dengan Magelang," kata Agustina saat dikonfirmasi, Jumat, 21 Februari 2025.

Agustina mengaku hari ini sibuk beraktivitas di hari pertama menjadi wali kota. Dimulai dari peninjauan pasar hingga persiapan festival Dugderan. "Saya beraktivitas di Pemkot, hari pertama kerja," ujar Agustina.

Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengaku sudah berada di Magelang, Jawa Tengah. Namun, Hasto mengaku belum bergabung dalam kegiatan retret.

"Belum (di Akmil), tapi sudah standby. Saya di Magelang, enggak ikutin yang di Jogja," kata Hasto, Jumat malam, 21 Februari 2025.

Hasto menyatakan, jika sudah ada kabar lanjutan dari DPP PDIP, barulah akan bergerak. "Kalau sudah ada petunjuk, sudah diwakili oleh DPP untuk berkomunikasi dengan pemerintah, jadi kita sudah terwakili untuk komunikasi. Jadi tinggal tunggu petunjuk kalau sudah dikomunikasikan," ungkap Hasto.

Hasto memastikan bukan satu-satunya kepala daerah yang sudah berada di Magelang. Dia bersama lebih dari lima kepala daerah dari PDIP yang tengah berada di salah satu warung kopi.

"Ada banyak, (lima orang?) lebih hehe. Kita masih ngopi di kafe, sambil tunggu anu mas, tunggu perintah dari pusat. Saya kira itu dulu," ucap Hasto.

Sejumlah kepala daerah wilayah Jawa Barat (Jabar) yang berasal dari PDIP juga menyatakan tidak menghadiri retret di Magelang, Jawa Tengah. Hal itu ditegaskan oleh Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono.

"Kepala daerah kader PDI Perjuangan tegak lurus instruksi Ibu Ketua Umum Hajah Megawati Soekarnoputri, merdeka!" tutur Ono saat dikonfirmasi Liputan6.com, Jumat, 21 Februari 2025.

Ono menyampaikan, jajaran kepala daerah dari PDIP yang tidak ikut retret yakni, Bupati Cirebon Imron Rosyadi, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, dan Bupati Pangandaran Citra Pitriyami.

"Beliau-beliau ini sedang menunggu instruksi lebih lanjut dari Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, karena kemarin Ibu Ketua Umum mengeluarkan surat instruksi untuk mereka tidak hadir dulu ke Magelang sambil menunggu instruksi berikutnya," jelas dia.

Ono menyebut, PDIP juga melakukan kajian secara hukum terkait dengan retret kepala daerah di Magelang, termasuk juga manfaat dari kegiatan tersebut.

"Tentang bagaimana mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah yang semata-mata untuk bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, memberikan pengabdian yang maksimal kepada rakyat," Ono menandaskan.

Baca juga Retret di Magelang, PDIP Lampung Minta Dua Kadernya Tunggu Arahan Megawati

Merdeka !!

Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi RI.

Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada dibawah kendali bu Ketua Umum PDI Perjuangan.

Selanjutnya DIINSTRUKSIKAN kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut:

1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21- 28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

Demikian instruksi harian ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN Masa Bakti 2019-2024

Ketua Umum,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI