Paris Dipenuhi Sampah Berton-ton, Pemerintah Prancis Akan Paksa Petugas Kebersihan Kembali Bekerja

oleh Arny Christika Putri, diperbarui 17 Mar 2023, 19:00 WIB

Diterbitkan 17 Mar 2023 19:00 WIB

Pemerintah Prancis akan Paksa Petugas Kebersihan Kembali Bekerja Usai Paris Dipenuhi Sampah

Prancis akan memaksa para pengumpul sampah di Paris untuk kembali bekerja setelah pemogokan yang berlangsung selama berhari-hari menentang reformasi pensiun menyebabkan banyak jalan di ibukota dipenuhi dengan sampah yang berbau busuk. Pemerintah akan menggunakan kekuasaannya untuk "meminta kembali" para pemogok kerja, memaksa mereka untuk kembali bekerja di bawah ancaman tuntutan hukum.

Foto 1 dari 6

Seorang pejalan kaki berjalan di antara tempat sampah yang penuh di distrik ke-2 Paris saat petugas kebersihan mogok menentang reformasi pensiun, membuat banyak jalan di ibu kota penuh dengan sampah yang berbau busuk, Kamis (17/3/2023). (Photo by Bertrand GUAY / AFP)

Foto 2 dari 6

Kepala polisi Laurent Nunez pada Rabu malam menginformasikan kepada Wali Kota Anne Hidalgo - yang berpihak pada para pekerja - bahwa pemerintah akan menggunakan kekuasaannya untuk "meminta kembali" para pemogok kerja, memaksa mereka untuk kembali bekerja di bawah ancaman tuntutan hukum. (Photo by Bertrand GUAY / AFP)

Foto 3 dari 6

Sekitar 7.600 ton sampah menumpuk di jalanan Paris, menurut penilaian Paris City Hall (Balai Kota Paris) pada hari Rabu, 15 Maret 2023. (Photo by Bertrand GUAY / AFP)

Foto 4 dari 6

Berita Terkait

Para pendukung pemerintah dan kelompok sayap kanan Prancis mengecam Hidalgo dan para pemogok karena khawatir mereka membahayakan kesehatan masyarakat dan mengecewakan para turis yang datang ke ibu kota. (Photo by Bertrand GUAY / AFP)

Foto 5 dari 6

Para pekerja yang mengumpulkan sampah melakukan protes delapan hari terhadap usulan reformasi pensiun Presiden Emmanuel Macron. (Photo by Bertrand GUAY / AFP)

Foto 6 dari 6

Melansir Forbes, Jumat (17/3/2023), usulan reformasi pensiun tersebut diloloskan dalam pemungutan suara Senat Prancis pada Sabtu 11 Maret lalu, meskipun tidak banyak orang yang mendukung. (Photo by Bertrand GUAY / AFP)