Sritex, Sanken hingga Yamaha Music PHK Ribuan Karyawan, Langkah Pemerintah?

Liputan6.com, Jakarta "Bila yang tertulis untukku, adalah yang terbaik untukmu, kan kujadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku"

"Namun takkan mudah bagiku, meninggalkan jejak hidupmu, yang t'lah terukir abadi, sebagai kenangan yang terindah"

Petikan lagu 'Kenangan Terindah' ini pada hari Jumat 28 Februari 2025 menggema di halaman pabrik PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah. 

Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto Bersama jajaran direksi perusahaan lainnya dan 10.665 karyawan perusahaan duduk bersimpuh bernyanyi bersama. 

28 Februari merupakan hari terakhir di bulan itu. Juga hari terakhir bagi 10.000 lebih karyawan Sritex. Iwan Kurniawan Lukminto menyatakan perusahaannya resmi tutup. Tak sanggup lagi mempekerjakan mereka semua.

Informasi PHK disampaikan tim kurator kepada karyawan Sritex melalui surat bernomor 299/PAILIT-SSBP/1l/2025 yang diterbitkan 26 Februari 2025. Tim kurator terdiri dari Denny Ardiansyah, Nur Hidayat, Fajar Romy Gumilar, dan Nurma Candra Yani Sadikin.

"Memberitahukan kepada nama-nama karyawan PT Sri Rejeki Isman, Tbk (Daftar Terlampir) sejak tanggal 26 Februari 2025 telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikarenakan Perusahaan dalam keadaan Pailit," seperti tertulis dalam poin 3 surat tersebut.

Sejak Januari 2025

Informasi, PHK dalam grup Sritex sudah terjadi sejak Januari 2025. Hal itu dengan merumahkan 1.065 karyawan pada PT Bitratex Semarang. Kemudian, pada Februari 2025, terjadi PHK di 4 perusahaan grup Sritex lainnya. Berikut rinciannya:

• PT. Bitratex Semarang 1.065 orang
• PT. Sritex Sukoharjo 8.504 orang
• PT. Primayuda Boyolali 956 orang
• PT. Sinar Panja Jaya Semarang 40 orang
• PT. Bitratex Semarang 104 orang

Dengan demikian, jumlah total PHK pada perusahaan grup Sritex mencapai 10.665 orang.

Sanken dan Yamaha Juga PHK

Sritex bukan satu-satunya perusahaan yang menyatakan menutup produksinya. Sebelumnya, ada Sanken Indonesia yang dinyatakan menutup pabriknya di Cikarang. Pabrik yang berlokasi di kawasan industri MM2100, Cikarang, akan menghentikan produksinya pada Juni 2025.

Keputusan ini didasarkan pada laporan perusahaan dalam sistem Online Single Submission (OSS), yang menyatakan rencana penutupan basis produksi mereka di Indonesia pada pertengahan tahun tersebut.

Akibat putusan ini, kurang lebih 400 orang buruh PT Sanken Indonesia dipastikan ter-PHK semuanya pada bulan Juni 2025. Sebelumnya dari setahun yang lalu sudah mem-PHK 500 orang buruh yang sebelumnya memproduksi semikonduktor, berubah menjadi power supply dengan mayoritas orientasi ekspor ke Jepang. Maka total ada 900 karyawan yang kehilangan pekerjaan.

Kemudian, ada lagi dua pabrik produsen alat musik di Indonesia, Yamaha dipastikan gulung tikar pada 2025 ini. Sebanyak 1.100 buruh terancam PHK.

Kabar itu dibenarkan Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz. Dia mengatakan, dua pabrik Yamaha divisi musik akan tutup pada Maret dan Desember 2025 ini. 

Adapun, satu pabrik milik PT Yamaha Music Product Asia di kawasan industri MM2100, Bekasi, Jawa Barat. Buruh yang terdampak sebanyak 400 orang. Riden bilang, pabrik ini tutup akhir Maret 2025 mendatang.

Kemudian, satu pabrik milik PT Yamaha Indonesia di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur. Pabrik ini berdampak pada 700 orang karyawan yang terancam PHK. Pabrik ini akan tutup pada akhir Desember 2025.

Serikat pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) meminta perusahaan memenuhi hak-hak para buruh yang terkena PHK menyusul putusan pailit pabrik tersebut.

Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sritex Andreas Sugiyono di Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat, mengatakan beberapa hak para buruh di antaranya pesangon dan uang jasa.

"Kalau memang terjadi PHK, hak-hak pekerja dipenuhi, seperti pesangon, uang jasa," kata Andreas, melansir Antara.

Meski demikian, sampai dengan saat ini dia bersama karyawan yang lain diminta untuk menunggu hasil sidang di Semarang.

"Kami diminta menunggu dulu hasil sidang selanjutnya," ucap Andreas.

Serikat Buruh Sebut PHK Sritex Ilegal

Adanya PHK massal ini langsung mengundang reaksi para buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menilai PHK di Sritex adalah ilegal karena bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan baik yang diatur dalam keputusan MK No 68 tahun 2024 yang telah dimenangkan oleh partai buruh dan UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 

“Sikap partai buruh dan KSPI jelas telah terjadi pelanggaran hukum, telah terjadi PHK ilegal, telah terjadi pembiaran oleh Menteri Ketenagakerjaan, Menko Perekonomian, Menteri Perindustrian terhadap ratusan ribu potensial PHK Sritex termasuk anak perusahaan sritex dan termasuk para pedagang kecil,” kata Iqbal dalam konferensi pers, Minggu (2/3/2025).

Tidak hanya itu, KSPI akan mengajukan gugatan class action terhadap pemerintah dan manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) terkait PHK massal yang dinilai ilegal. 

Gugatan terhadap PHK Sritex ini akan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai bentuk perlawanan hukum atas kebijakan PHK yang dianggap tidak sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan.

Gugatan ini ditujukan kepada Menko Perekonomian, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja termasuk Wakil Menteri Tenaga Kerja, Menteri Investasi, serta pimpinan perusahaan Sritex.

Akumulasi Kebijakan dan Kondisi Ekonomi

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat, menegaskan fenomena PHK massal ini bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari akumulasi kebijakan dan kondisi ekonomi yang merugikan pekerja.

Mirah menjelaskan, proses PHK massal sudah berlangsung sejak 2020 ketika pandemi COVID-19 melanda. Saat itu, banyak perusahaan yang terpaksa menutup operasionalnya akibat turunnya permintaan dan pembatasan mobilitas masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada tahun yang sama.

Terkait PHK yang terjadi di PT Sanken, Mirah mengungkapkan selain alasan pasar, ada faktor lain yang jarang terungkap ke publik, yaitu tekanan dari oknum-oknum tertentu di sekitar kawasan industri.

Mirah menuturkan, Sanken menyebut alasan barang produksi mereka tidak laku dan akhirnya memilih relokasi ke Vietnam. Namun, di balik itu, ada banyak pungutan liar yang mereka hadapi dari oknum-oknum di sekitar kawasan industri. 

"Tapi sesungguhnya Sunken itu dia mendapatkan ini apa namanya itu pungutan liar dari atau dipalak lah dalam tanda kutip oleh ormas ormas sekitar. Itu yang enggak terekspos  yang media atau publik itu nggak tau sebenarnya mereka dipalak mereka nggak nyaman," jelas dia.

Mirah menyebut hal ini serupa dengan kasus PT Sony yang dulu hengkang dari Indonesia ke Malaysia akibat tekanan serupa.

Ekonomi Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan yang signifikan, yang tercermin dari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri, diantaranya terjadi di Sritex, Sanken, dan Yamaha Music.

Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menyebut bahwa kondisi ekonomi Indonesia berada dalam situasi "lampu kuning." Beberapa sektor, terutama industri tekstil, menghadapi pemutusan hubungan kerja yang cukup besar pada tahun 2024-2025.

"Ekonomi saat ini sedang dalam kondisi lampu kuning. Kita melihat industri kita babak belur dihajar oleh kondisi global dan domestik yang sedang tidak baik-baik saja," kata Nailul Huda kepada Liputan6.com, Senin (3/3/2025).

Menurutnya, salah satu faktor utama yang mempengaruhi sektor industri Indonesia adalah penurunan permintaan ekspor, terutama dari dua negara besar seperti China dan Amerika Serikat.

Permintaan yang terus menurun dalam dua tahun terakhir, berdampak langsung pada produksi TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) di dalam negeri. Hal ini memaksa industri tekstil untuk merasionalisasi produksi, mengingat volume permintaan ekspor yang tidak sebanding dengan kapasitas produksi.

Di samping itu, sektor industri lokal juga semakin tertekan oleh produk impor, terutama dari China, yang jauh lebih murah. Beleid Permendag No. 8 Tahun 2020 yang mempermudah arus impor barang dari luar negeri, semakin memperburuk persaingan bagi produk lokal.

Alhasil masyarakat cenderung memilih produk impor karena harga yang lebih murah, bahkan sampai ada laporan mengenai produk impor ilegal dari China yang masuk ke pasar Indonesia.

"Masyarakat lebih memilih produk dari China yang lebih murah, dibandingkan dengan produk lokal. Terlebih kemarin ada info masuknya produk impor dari China secara ilegal," ujarnya.

Nailul Huda menilai, dengan keadaan seperti ini, kemungkinan terjadinya lebih banyak PHK masih terbuka lebar, terutama mengingat kondisi Purchasing Managers’ Index (PMI) yang belum menunjukkan perbaikan signifikan.

"Permintaan dalam negeri mungkin akan membaik dalam beberapa bulan ke depan namun tidak akan signifikan saya rasa," ujarnya.

Sektor Industri RI Butuh Perhatian

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengingatkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang terjadi di beberapa perusahaan seperti Sritex, Sanken, dan Yamaha Music dapat menjadi indikasi adanya tantangan serius yang dihadapi oleh pelaku bisnis dalam negeri.

Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira mengatakan, faktor-faktor seperti perubahan kondisi ekonomi, restrukturisasi perusahaan, dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi stabilitas bisnis dan memicu PHK massal.

Maka dari itu, untuk menghadapi situasi ini dan bertahan di tengah tantangan, Angga membagikan beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan perusahaan untuk menghindari kebangkrutan dan pengurangan pekerja.

Strategi pertama, adalah berfokus pada pengembangan keterampilan dan pelatihan karyawan.

"Meningkatkan akses terhadap program pelatihan yang relevan dapat membuat karyawan lebih adaptif terhadap perubahan dalam lingkungan kerja. Dengan keterampilan yang tepat, karyawan dapat berkontribusi lebih efektif dalam menghadapi tantangan bisnis," kata Angga kepada Liputan6.com di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Kedua, berfokus pada diversifikasi produk dan layanan. Angga menjelaskan, bahwa menyesuaikan produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan pasar dapat membantu perusahaan tetap kompetitif.

"Misalnya, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menekankan pentingnya menyediakan produk yang dicari konsumen sebagai langkah antisipasi terhadap gejolak ekonomi," paparnya.

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto menegaskan, kepailitan Sritex bukan hanya sebuah peristiwa bisnis, tetapi sebuah tragedi nasional yang mempengaruhi ribuan pekerja dan keluarga mereka.

“Sritex adalah salah satu industri padat karya yang memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi nasional, baik melalui lapangan kerja maupun ekspor,” ujar Edy kepada Liputan6.com, Senin (3/3/2025).

Menurut dia, Komisi IX DPR RI memiliki kewenangan terkait ketenagakerjaan. Sehingga Edy berkomitmen untuk mengawal hak-hak pekerja yang ter-PHK agar tidak hilang.

Ia menjelaskan, regulasi telah mengatur apa saja yang akan didapat mereka yang ter-PHK. Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa UU Nomor 6/2023 tentang Cipta Kerja sudah mengatur hak-hak pekerja ini.

Selain itu, juga UU 2/2024 dan PP 35/2021 sudah menjadi rel bagi pekerja maupun pemberikerja dalam menunaikan kewajiban dan mendapatkan haknya.

Edy mendesak pemerintah untuk memberikan solusi jangka panjang bagi pekerja terdampak. Termasuk dukungan bagi mereka yang ingin berwirausaha melalui akses Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dia juga menyoroti pentingnya bantuan pendidikan bagi anak-anak pekerja yang kurang mampu dengan memastikan mereka mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

"Kami di Komisi IX DPR RI akan terus mengawal proses ini. Kami tidak ingin ribuan pekerja yang telah bertahun-tahun mengabdi di Sritex justru dibiarkan tanpa kepastian. Pemerintah harus hadir, memberikan solusi konkret, dan memastikan tidak ada hak pekerja yang terabaikan,” pungkasnya.

Arahan Langsung Prabowo

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, dalam rangka membahas nasib para buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh PT Sritex.

Dia meminta agar para menteri mengupayakan jalan keluar untuk para eks karyawan perusahaan tersebut.

Hadir dalam kesempatan itu di antaranya Menteri Sekretaris Negara (Menaesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Kurator PT Sritex Nurma Sadikin, hingga Menteri BUMN Erick Thohir.

"Pada hari ini kami semua berkumpul atas petunjuk dari Bapak Presiden, Menteri BUMN, kemudian Menteri Tenaga Kerja, teman-teman kurator, dan teman-teman Koordinator Serikat Pekerja, dalam rangka kita berdiskusi untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan PT Sritex,” tutur Mensesneg Prasetyo di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (3/3/2025).

“Atas petunjuk Bapak Presiden, Bapak Presiden sangat concern terhadap bagaimana pemerintah mencari jalan keluar, terutama berkenaan dengan masalah persoalan yang akan menimpa para pekerja di PT Sritex," sambungnya.

Koordinator Serikat Pekerja Sritex Grup, Slamet Kaswanto, mengungkapkan pihaknya telah menyampaikan harapan pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kepailitan.

Harapan ini disampaikan Slamet dalam rapat koordinasi yang digelar Senin, 3 Maret 2025. Slamet mengungkapkan  harapan mantan pegawai Sritex agar  pabrik bisa dibuka kembali.

"Kami sudah menyampaikan harapan para pekerja Sritex Grup agar pabrik PT Sritex kembali dibuka untuk menampung rekan-rekan buruh yang terdampak PHK akibat kasus kepailitan. Dalam rapat ini, kami juga mendengar langsung bahwa keputusan terkait pembukaan kembali pabrik akan diputuskan dalam dua minggu ke depan," ujar Slamet dalam konferensi pers, Senin (3/3/2025). 

Menurutnya, jika PT Sritex benar-benar dibuka kembali, diharapkan seluruh karyawan yang terdampak PHK dapat kembali bekerja dalam sistem kerja yang sudah biasa dilakukan sebelumnya. Selain itu, serikat pekerja di masing-masing perusahaan yang terdampak akan segera diberi informasi mengenai perkembangan terbaru terkait keputusan ini.

Slamet juga mengapresiasi respons cepat dari pemerintah yang terus berupaya memberikan bantuan bagi buruh Sritex. 

Permintaan Dikabulkan Pemerintah

Gayungpun bersambut, harapan para eks karyawan Sritex ini langsung menjadi perhatian khusus pemerintah. Alhasil, dari hasil pertemuan di Istana Presiden, Tim Kurator PT Sri Rejeki Isman Tbk, mengungkapkan bahwa saat ini telah membuka opsi penyewaan alat berat sebagai langkah strategis untuk meningkatkan harta pailit perusahaan.

Tim Kurator Sritex Nurma Sadikin, mengatakan opsi ini juga bertujuan untuk menjaga agar nilai aset yang dimiliki tetap stabil dan tidak mengalami penurunan.

"Kami tim kurator telah membuka opsi untuk penyewaan alat berat, yang mana opsi ini untuk meningkatkan harta pailit dan menjaga aset agar tidak turun nilainya," kata Nurma dalam konferensi pers terkait Sritex, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/3/2025).

Bahkan tim kurator telah menjalin komunikasi dengan beberapa pihak, termasuk investor yang berminat, dan proses tersebut sudah berjalan.Dalam dua minggu ke depan, kurator berencana untuk memutuskan siapa investor yang akan menyewa aset Sritex.

"Kami juga sudah berkomunikasi dan sudah ada juga investor yang menghubungi kurator dan kita sudah dalam proses komunikasi. Yang mana dalam dua minggu ini kurator akan memutuskan siapa investor yang akan menyewa terhadap aset Sritex," jelasnya.

Proses seleksi ini bukan hanya penting untuk kelangsungan perusahaan, tetapi juga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Yang mana ini akan menyerap tenaga kerja, yang mana juga ini bisa karyawan yang telah terkena PHK dapat di-hire kembali kemudian oleh penyewa yang baru," katanya.