Israel Terancam Perang Saudara, PM Benjamin Netanyahu Tunda Reformasi Peradilan

oleh Arnaz Sofian, diperbarui 28 Mar 2023, 14:22 WIB

Diterbitkan 28 Mar 2023 14:15 WIB

Israel Terancam Perang Saudara, PM Benjamin Netanyahu Tunda Reformasi Peradilan

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menunda rencana reformasi peradilan yang kontroversial setelah terjadi gelombang protes massa di mana-mana. Pemimpin Israel itu mengatakan ingin "menghindari perang saudara" dengan menyediakan waktu untuk mencari kompromi dengan lawan politik.

Foto 1 dari 8

Polisi menembakkan meriam air untuk membubarkan demonstran yang memblokir jalan selama protes menentang rencana pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk melakukan reformasi peradilan di Tel Aviv, Israel, Senin (27/3/2023). (AP Photo/Oded Balilty)

Foto 2 dari 8

Netanyahu telah menunda rencana reformasi peradilan yang kontroversial setelah terjadi gelombang protes massa di mana-mana. (AP Photo/Oded Balilty)

Foto 3 dari 8

Pemimpin Israel itu mengatakan ingin "menghindari perang saudara" dengan menyediakan waktu untuk mencari kompromi dengan lawan politik. (AP Photo/Oded Balilty)

Foto 4 dari 8

Berita Terkait

"Ketika ada kesempatan untuk menghindari perang saudara melalui dialog, saya, sebagai perdana menteri, mengambil waktu untuk berdialog," kata Netanyahu seperti dilansir AP, Selasa (28/3/2023).

Foto 5 dari 8

Netanyahu berjanji untuk mencapai konsensus yang luas selama sesi musim panas parlemen, dimulai pada 30 April. (AP Photo/Oded Balilty)

Foto 6 dari 8

Pengumuman Netanyahu datang setelah puluhan ribu masyarakat Israel berdemonstrasi di luar parlemen dan serikat buruh terbesar di negara itu melancarkan aksi mogok nasional. (AP Photo/Oded Balilty)

Foto 7 dari 8

Netanyahu dan sekutunya mempresentasikan reformasi peradilan pada Januari 2023, beberapa hari setelah membentuk pemerintahan berhaluan paling kanan dalam sejarah Israel. (AP Photo/Oded Balilty)

Foto 8 dari 8

Reformasi peradilan akan memberi Netanyahu, yang tengah menjalani proses hukum atas sejumlah tuduhan termasuk korupsi, keputusan akhir dalam menunjuk hakim. Selain itu, perombakan juga akan memberikan parlemen, yang dikendalikan sekutunya, wewenang untuk membatalkan keputusan Mahkamah Agung dan membatasi kemampuan pengadilan untuk meninjau undang-undang. (AP Photo/Oded Balilty)

More News