Aksi Protes Menuntut Kebocoran Putusan MK Terkait Sistem Pemilu Tertutup

oleh Arnaz Sofian, diperbarui 31 Mei 2023, 19:34 WIB

Diterbitkan 31 Mei 2023, 19:45 WIB

Massa yang tergabung dalam KOMRAD Pancasila melakukan teatrikal saat menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Rabu (31/5/2023). Dalam aksinya, massa melakukan teatrikal tabur bunga dan membawa replika papan nisan sebagai simbol berduka atas runtuhnya demokrasi di tangan Mahkamah Konstitusi (MK). Massa mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas dugaan kebocoran putusan MK terkait sistem pemilihan umum (Pemilu) yang telah beredar ke publik serta menolak sistem proposional tertutup dalan Pemilu 2024 mendatang.

Foto 1 dari 8

Massa yang tergabung dalam KOMRAD Pancasila melakukan teatrikal saat menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Rabu (31/5/2023). (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Foto 2 dari 8

Dalam aksinya, massa melakukan teatrikal tabur bunga dan membawa replika papan nisan sebagai simbol berduka atas runtuhnya demokrasi di tangan Mahkamah Konstitusi (MK). (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Foto 3 dari 8

Massa mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas dugaan kebocoran putusan MK terkait sistem pemilihan umum (Pemilu) yang telah beredar ke publik serta menolak sistem proposional tertutup dalan Pemilu 2024 mendatang. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Foto 4 dari 8

Berita Terkait

Sistem pemilu proporsional tertutup kembali menjadi sorotan usai Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengaku mendapat informasi penting terkait gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sistem Proporsional Terbuka di Mahkamah Konstitusi (MK). (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Foto 5 dari 8

Denny menyebut enam hakim MK akan setuju untuk mengembalikan sistem proporsional tertutup. Sementara, tiga hakim lain akan menyatakan dissenting opinion. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Foto 6 dari 8

Denny Indrayana pun mengklaim informasi itu dia dapatkan dari pihak yang kredibel. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Foto 7 dari 8

Buntut dari dugaan itu, publik hingga pejabat reaktif. Delapan dari sembilan fraksi partai politik di DPR juga kembali mengadakan pertemuan pada 30 Mei 2023. Mereka menegaskan kesepakatan untuk menolak sistem proporsional tertutup alias coblos partai. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Foto 8 dari 8

Hanya Fraksi PDIP yang tidak ikut serta karena mereka menginginkan sistem proporsional tertutup yang akan diterapkan dalam Pemilu di Indonesia. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)