Dari Sistem Noken hingga Lunang, Ini 5 Fakta Unik Pemilu di Daerah

Liputan6.com, Jakarta Pemilu 2019 yang akan digelar Rabu, 17 April 2019, menjadi hari yang paling bersejarah dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Pasalnya, baru kali ini pesta demokrasi 5 tahunan ini digelar bersamaan antara pilpres dan pileg.

Ada 575 anggota 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia yang akan terpilih untuk periode 2019–2024. Selain tentunya pemilihan presiden dan wakil presiden untuk periode yang sama.

Namun tahukah Anda, ada beberapa hal unik tentang pelaksanaan Pemilu 2019 yang ada di daerah-daerah di Indonesia yang perlu Anda ketahui. Apa saja itu? Berikut rangkuman tim Liputan6.com.

Sistem Noken di Papua

Berbeda dari pemilu di daerah lain, Papua punya kearifan lokal dalam pemilu yang disebut dengan sistem noken. Teknisnya di depan bilik suara disiapkan noken kosong atau sejenis tas khas Papua. Jumlah Noken yang digantung disesuaikan dengan jumlah pasangan calon kepala daerah. Setelah dipastikan semua pemilih dari kampung yang bersangkutan hadir di TPS, selanjutnya KPPS meng-umumkan kepada pemilih (warga) bahwa bagi pemilih yang mau memilih kandidat, baris di depan noken nomor urut satu.

Begitupun seterusnya. Setelah pemilih berbaris di depan Noken maka KPPS langsung menghitung jumlah orang yang berbaris di depan Noken.

Sistem noken dianggap sah jika, Noken digantungkan di kayu dan berada dalam area TPS, pemilih yang hak suaranya dimasukan dalam Noken sebagai pengganti kotak suara harus datang ke lokasi TPS tempat dia berdomisili, dan tak bisa diwakilkan orang lain.

Mahkamah Konstitusi bahkan telah mengakui dan mengesahkan suara pemilu dari sistem noken sebagai kearifan lokal Papua melalui MK Nomor: 47-48/PHPU.A-VI/2009.

Pada Pemilu 2019 ini terdata sebanyak 12 kabupaten di Papua masih menggunakan sistem noken.

Ke-12 kabupaten itu antara lain Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolikara, Nduga, Mamberamo Tengah, Puncak, Puncak Jaya, Paniai, Deiyai, Dogiai, Yahukimo dan Kabupaten Intan Jaya.

Umumnya usai memberikan suara di bilik, voters menyelupkan salah satu jarinya ke tinta sebagai tanda telah berpartisipasi. Namun ada komunitas warga di Cirebon yang menganggap tinta bisa menutupi pori-pori kulit, sehingga menjadi penghalang sahnya wudu. Untuk menggantikan tinta, masyarakat Cirebon menggantinya dengan kunyit. Kunyit dirasa lebih mantap dan warnanya bisa tahan lama seperti tinta.

Kampung Benda Kerep yang ada di Cirebon menerapkan aturan unik saat waktu pencoblosan dimulai. Ada perbedaan waktu mencoblos antara laki-laki dan perempuan. Pagi hari merupakan jadwal mencoblos untuk para perempuan, sedangkan siangnya baru laki-laki. Tradisi ini sudah dilakukan Kampung Benda Kerep saat pilkada serentak pada 2017. Meski demikian, partisipasi warga dalam proses pemilu masih sangat rendah. Angkanya kurang dari 40 persen.

Mungkin hanya di Indonesia pengiriman logistik pemilu membutuhkan usaha yang lebih. Medan yang sulit dan tempat yang terpencil membuat logistik pemilu harus dikirim bukan hanya menggunakan sarana angkutan laut, tapi juga memerlukan tenaga helikopter. Belum lagi faktor cuaca.

PT Trans Mimika selaku pihak ketiga yang ditunjuk KPU Mimika dalam hal pendistribusian logistik pemilu 2019, Selasa pagi mengerahkan tiga unit helikopter untuk mengangkut logistik pemilu ke wilayah di pedalaman, yaitu Aroanop Distrik Tembagapura dan Hoeya. Pendistribusian logistik pemilu ke Aroanop dan Hoeya menggunakan helikopter PT Asian One Air dan helikopter Penerbangan TNI AD (Penerbad).

Adapun pendistribusian logistik pemilu untuk sejumlah distrik (kecamatan) di wilayah pegunungan Mimika lainnya seperti Jila dan Alama telah dilakukan pada Senin (15/4) siang. Demikian pun dengan distribusi logistik ke distrik-distrik wilayah pesisir Mimika telah dilakukan sejak Minggu (14/4) hingga Senin (15/4) menggunakan sarana angkutan laut dan sungai yaitu perahu motor.

Di tengah ingar-bingar pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia, tahukah Anda, ada komunitas adat bernama Baduy Dalam di Banten yang sama sekali tak pernah ikut berpartisipasi dalam urusan pemilu. Aturan adat yang disebut Lunang (ikut yang menang) membuat ratusan masyarakat adat setempat tidak perlu memilih. Sejak dulu aturan Lunang sudah ada di Desa Kanekes dan selalu dilaksanakan tiap kali pemilu. Siapapun pemenang bagi mereka sama saja.