Calon Gubernur Banten 2024 Ini Dukung Pemekaran Wilayah di Lebak dan Pandeglang

Liputan6.com, Pandeglang - Pemekaran wilayah atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Cilangkahan masih menjadi perbincangan hangat hingga saat ini. Bahkan menjadi isu yang diangkat oleh Cagub Banten 2024, Andra Soni. Cagub Banten 2024 yang juga ketua DPD Gerindra Banten itu mendukung DOB Cilangkahan, jika memang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat Banten Selatan, di Kabupaten Lebak dan Pandeglang.

Hal itu disampaikan Andra Soni saat menjadi narasumber kegiatan uji gagasan dan visi calon pemimpin di Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA), Saketi, Kabupaten Pandeglang, pada Rabu 17 Juli 2024. 

"DOB Cilangkahan ini prosesnya sudah jauh sebelum adanya moratorium, saya pikir tinggal bagaimana kebijakan Pemerintah Pusat ke depan. Dan kami dari Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan agar DOB ini bisa segera dilakukan, karena saya yakin dengan DOB ini maka akan mengikis kesenjangan Banten Selatan," ujar Andra Soni. 

Pria yang kini menduduki kursi Ketua DPRD Banten itu berujar, DOB Cilangkahan sebagai salah satu solusi pemerataan pembangunan di Provinsi Banten, terutama wilayah selatan.

Ia menyebut, Lebak punya luas sepertiga dari total luas Provinsi Banten. Begitupun dengan Pandeglang, luasnya dua kali lipat dari Kabupaten Tangerang. Saat ini terdapat perbedaan pembangunan dan perekonomian antara Banten Selatan dengan Banten Utara. Terlihat dari tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lebak dan Pandeglang.

Kondisi geografis, infrasturktur, pendidikan, hinga sarana kesehatan yang minim jadi persoalan utama di Banten Selatan. Jika DOB Cilangkahan bisa terwujud, diharapkan bisa mengikis kesenjangan tersebut. Salah satu solusinya keberpihakan APBD Provinsi Banten pada wilayah yang masih tertinggal pembangunannya dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan.

"Kita harus adil, sepertiga wilayah Banten itu ada di Lebak dan juga Pandeglang. Hari ini, IPM kita (Banten) terlihat masih tinggi diatas rata-rata nasional. DOB ini dipandang perlu sebagai bentuk peran dari pemerintah pusat guna memutus kesenjangan antara Banten Selatan dan utara," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Besar Mtahla'ul Amwar (PBMA) KH Embay Mulya Syarief memandang, di usia Banten yang sudah 24 tahun masih terdapat kesenjangan antara Banten Utara dan Selatan. Fokus pembangunan dan perekonomian ada di wilayah Utara, sedangkan wilayah Selatan Banten, seperti terkucilkan. Tokoh masyarakat Banten yang kerap disebut Jawara Putih itu meminta kepada Gubernur Banten yang baru, bisa membantu percepatan DOB Cilangkahan gar berbagai permasalahan kesenjangan pembangunan bisa segera dientaskan.

"Tidak ada cara lain, kita harus segera memekarkan daerah selatan. Karena jika sudah dimekarkan, maka akan terbentuk Pemerintahan sendiri, lengkap dengan stakeholdernya, sehingga juga mempunyai alokasi anggaran tersendiri yang bisa digunakan dalam upaya mengentaskan disparitas pembangunan itu," kata Embay, seperti dikutip, Kamis (18/7/2024).

Selain disparitas pembangunan, dengan adanya DOB Cilangkahan, maka sisi pertahanan negara dapat meningkat. Sebab, sejauh ini tidak ada pasukan penjagaan yang ditempatkan secara khusus untuk menjaga lautan di wilayah Selatan Banten. Padahal kata Embay, wilayah Selatan Banten sangat rentan, karena berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan Australia.

"Bayangkan jika suatu saat terjadi sesuatu, kita akan bagaimana. Sementara, saat ini pasukan pertahanan dipadatkan di wilayah Utara," jelasnya.

Tokoh masyarakat Banten ini pun mengimbau kepada seluruh warga Banten untuk saling menjaga kondusifitas khususnya jelang Pilkada Banten 2024.

"Kita tidak boleh alergi perbedaan, siapapun yang menjadi pemenang harus merangkul yang gagal, program yang baiknya diambil, jadi ada kolaborasi dalam membangun daerah, juga tetap menjaga kondusifitas," tegasnya.