Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait rencana pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang akan diambil alih Pemerintah Provinsi Jawa Timur. "Saya, atas nama kepala daerah sudah mengajukan gugatan. Berkas sudah saya masukkan," katanya saat dikonfirmasi di Blitar, terkait dengan gugatan itu, seperti dilansir Antara, Kamis (10/3/2016). Ia mengajukan keberatan terkait dengan rencana pengelolaan yang akan diambil alih provinsi itu. Rencana pengambilalihan pengelolaan SMA itu dinilai menyalahi kewenangan otonomi daerah serta tidak sesuai dengan semangat otonomi. Gugatan itu dimasukkan pada hari Senin dengan nomor surat 1.556. Gugatan yang sama juga sudah diajukan oleh Surabaya yang dilakukan oleh seorang wali murid dengan nomor surat 1.557. "Berkas sudah saya masukkan dan nanti menunggu panggilan sidang pertama dan dua, setelah dinyatakan berkas lengkap baru pleno," kata Samanhudi. Ia menegaskan Pemerintah Kota Blitar sangat keberatan dengan kebijakan tersebut. Di Blitar, pendidikan diberikan secara gratis, dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi (strata satu). Kota Blitar selama ini mampu memberikan fasilitas pendidikan gratis. Dengan begitu, Kota Blitar berhasil mendapat penghargaan sebagai Kota Cerdas pada tahun 2015.

Dia akan mencabut gugatan jika ada kepastian dari Gubernur Jatim dalam pemberian fasilitas pendidikan gratis, mulai dari tingkat bawah sampai perguruan tinggi, sebagaimana kebijakan yang telah dibuat Pemkot Blitar selama ini. Pemprov Jatim akan mengambil alih pengelolaan SMA atau institusi pendidikan sederajat lainnya dari pemerintah kota/kabupaten. Hal itu merujuk pada amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut dicantumkan soal pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, termasuk pembagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Peralihan pengelolaan itu juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa manajemen pengelolaan SMA/SMK berada di tangan pemerintah provinsi. Sementara pemerintah kabupaten/kota hanya menangani sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

PS (22), seorang lelaki Warga Negara Indonesia (WNI) asal Blitar, Jawa Timur, teridentifikasi mengidap virus Zika oleh petugas karantina di Bandara Internasional Kaohsiung, Taiwan. Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Timur langsung menginvestigasi laporan tersebut dengan mengunjungi lokasi kediaman pasien, yakni di Kelurahan Tangkil, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar. Kepala Dinkes Jatim, Harsono menuturkan, jajarannya menelusuri riwayat perjalanan pasien sebelum berangkat ke Taiwan, termasuk orang-orang yang pernah kontak dengan pasien dan agen perjalanannya. "Berkaitan dengan hal tersebut, pencegahan dan penanggulangan penyakit Zika tidak berbeda dengan pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD), yakni dengan membudayakan pemberantasan jentik nyamuk 3 M Plus, bukan dengan mengandalkan fogging atau pengasapan," ucap Harsono. Harsono menyatakan, WNI yang terkena virus Zika hingga kini masih dirawat di Taiwan.