Sebagian warga Desa Kamarang, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terpaksa menggunakan air yang sudah berlumut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Penggunaan air berlumut tersebut lantaran sudah lebih dari satu bulan lamanya sejak kekeringan atau musim kemarau berkepanjangan. Sementara itu, sumur yang tersedia di desa mereka sudah mulai mengering. Sejumlah sumur di sekitar rumah warga yang umumnya dijadikan sumber air oleh warga Desa Kamarang juga sudah lama mengering. Hanya sisa dari air sumur yang terpaksa dimanfaatkan oleh warga. Namun, kondisi air yang ada di sumur warga desa saat ini dalam kondisi yang memprihatinkan. Air dalam sumur sudah bercampur dengan tanah, tidak sedikit dari warga yang memanfaatkan sumur untuk minum.

"Buat minum, buat nyuci pakaian sampai buat mandi ya kita pakai air yang berlumut. Sekarang sudah memprediksi kapan hujan. Mau bagaimana lagi mas. Minta ke pemerintah sudah berulang kali tapi tetap saja tidak ada perubahan," ujar Eno dengan nada mengeluh. Hal senada disampaikan warga Kamarang, Kabupaten Cirebon, Fatimah. Menurut dia, kondisi kekeringan yang ada di desa tersebut merupakan peristiwa tahunan. Namun, tahun ini, lanjutnya, kekeringan terbilang cukup lama. Sementara itu, upaya warga mendesak pemerintah setempat untuk memberikan solusi kekeringan belum ada hasil. "Sampai sekarang belum ada tindakan dari pemerintah setempat mas," sebut dia.

Pemkot Cirebon segera memberlakukan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada 25 September 2016. Dalam Perda tersebut, sejumlah ancaman pidana dan denda menanti perokok yang nekat merokok di area terlarang. Berdasarkan aturan Perda, kawasan tanpa rokok itu meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum lain yang sudah ditentukan. Untuk meminimalkan jumlah perokok, penanggung jawab area tersebut dilarang menyediakan asbak dan sejenisnya. Dalam Perda itu ditegaskan ancaman kurungan 30 hari atau denda Rp 10 juta menanti para pelanggar Perda Kawasan Tanpa Rokok Nomor 8 Tahun 2015. Ancaman sanksi pidana tersebut bakal diterima bagi pelanggar yang menjadi penanggung jawab atau pemimpin institusi yang melakukan pelanggaran.