Berdirinya organisasi ini dilatarbelakangi oleh semangat untuk menumbuhkan wirausaha di kalangan pemuda. Pada saat itu, anggapan yang berkembang di masyarakat menempatkan kelompok pengusaha pada strata yang sangat rendah sehingga sebagian besar anak muda terutama kalangan intelektual lebih memilih profesi lain, seperti birokrat, TNI/POLRI dan sebagainya. Dalam perkembangannya hingga sampai terjadinya krisis ekonomi pada 1998, HIPMI telah sukses mencetak kaderisasi wirausaha. Hal itu ditandai dengan tampilnya tokoh-tokoh muda dalam percaturan dunia usaha nasional maupun internasional. Keadaan itu kemudian dapat merubah pandangan masyarakat terhadap profesi pengusaha pada posisi terhormat.

HIPMI terus beradaptasi terlebih dengan adanya paradigma baru, yakni menjadikan Usaha Kecil Menengah sebagai pilar utama dan lokomotif pembangunan ekonomi nasional. Hingga pada Era Reformasi, terutama pasca krisis ekonomi, HIPMI dituntut adanya perubahan visi dan misi dari organisasi tersebut.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Penanaman Modal pada hari ini, Rabu (10/2/2021). Nota kesepahaman ini bertujuan agar investasi yang masuk ke Indonesia bersinergi dengan pengusaha nasional dan daerah.

"Penandatanganan ini adalah ungkapan dari UU Cipta Kerja, dimana bang Bahlil (Kepala BKPM) mengusulkan bagaimana investor asing bisa bekerja sama dengan UMKM yang disinergikan, sehingga bisa kerja sama dengan pengusaha nasional dan daerah," kata Ketua Umum BPP HIPMI, Mardani H. Maming, pada Rabu (10/2/2021).

Menurut Mardani, kerjasama ini akan menjadi suatu energi baru untuk perkembangan pengusaha di daerah maupun secara nasional, agar tidak ditekan oleh pengusaha asing.

"Jangan sampai pengusaha asing diberi fasilitas dari hilir ke hulu, sehingga punya kekuatan ekonomi hebat di negara ini karena dia punya semuanya," jelasnya.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengatakan salah satu substansi dari kerja sama ini, nantinya pihak HIPMI akan dilibatkan untuk menilai apakah Pemerintah Daerah (Pemda) sudah memberikan kemudahan berusaha. Dalam hal ini terkait aliran investasi.

Selain itu, juga memperkuat kolaborasi pengusaha besar dan kecil.

"Jadi sekarang setiap investasi yang kita akan kasih insentif, dia harus mengalokasikan sebagian pekerjaannya untuk pengusaha daerah," tutur Bahlil.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya mempercepat pemulihan ekonomi bersinergi dengan berbagai kalangan termasuk dengan para pengusaha muda yang tergabung dalam Hipmi.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Selasa 2 Februari 2020 kemarin di kantor OJK di Jakarta, melakukan pertemuan dengan sejumlah pengurus Hipmi untuk mendengar langsung kondisi sektor usaha dan mendiskusikan berbagai upaya yang bisa dilakukan OJK dan Hipmi guna membangkitkan sektor usaha dan memulihkan perekonomian nasional.

“Sektor usaha menjadi kunci upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi ini. Jadi penting bagi OJK mendapatkan masukan apa yang bisa dilakukan oleh sektor keuangan dalam mendorong mereka kembali menggerakkan perekonomian,” kata Wimboh.

Dalam kesempatan itu, Wimboh juga menjelaskan berbagai kebijakan yang telah dilakukan sejak awal masa pandemi untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan membantu sektor usaha tetap bertahan seperti dengan kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan.

Kepada pengurus Hipmi yang kebanyakan bergerak di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan itu, Wimboh juga menjelaskan strategi pengembangan sektor pertanian antara lain dengan mengintegrasikan klaster komoditas pertanian basis produksi pertanian dengan akses pasar melalui ekosistem-ekosistem daerah, dan mengadopsi teknologi di sektor pertanian melalui pengembangan start-up di bidang pertanian.

Wimboh menjelaskan program pembiayaan kluster bisa memperjelas rantai bisnis sehingga petani dan peternak mudah mendapatkan kredit dari perbankan. Upaya untuk membangun skala usaha yang lebih besar melalui klaster-klaster ekonnomi masyarakat menjadi momentum untuk mendorong tumbuhnya kredit yang juga akan mengungkit demand korporasi.

OJK berkomitmen membantu memenuhi kebetuhan pengusaha di daerah dan meminta Hipmi mendata pengusaha yang melibatkan ribuan petani, peternak untuk bisa mendapatkan fasilitas KUR Klaster, baik yang sudah ada ataupun yang berpotensi kedepannya.