IKN Nusantara akan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga bisa tembus 5,3 persen di 2023. Hal tersebut diungkap oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Pembangunan infrastruktur di IKN bisa menjadi angin segar dalam pertumbuhan ekonomi. Alasannya, infrastruktur yang menjadi penentu pergerakan ekonomi untuk tumbuh.
 
"Dan tentunya salah satu program yang besar adalah IKN. IKN ini dimulai ditahun ini dan diharapkan akan terus berjalan menjadi program jangka panjang," kata dia dalam Economic Outlook 2023, Selasa (14/2/2023).

"Kita ketahui salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi itu adalah infrastruktur. Dan infrastruktur dalam bentuk proyek besar ini diharapkan bisa menarik perekonomian nasional salah satunya dengan IKN," sambung Menko Airlangga.

Airlangga mencatat, dengan ekonomi tumbuh 5,3 persen di 2022 lalu, itu merupakan capaian pertumbuhan tertinggi dalam 10 tahun. Kuncinya menggenjot belanja masyarakat secara luas.

"Kuncinya sebetulnya kita bisa menggenjot pertumbuhan lebih tinggi, padahal kemarin belanja pemerintah relatif negatif, kalau belanjanya bisa kita dorong, ini angka ini bisa lebih tinggi dari 5,3 (persen)," kata Airlangga Hartarto.

Selain mendorong melalui pembangunan infrastruktur, Airlangga mengungkap sejumlah langkah yang juga diambil pemerintah. Termasuk penerbitan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK).

Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN), Bambang Susantono menyampaikan, pada 2024 Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengeluarkan keputusan presiden (keppres) mengenai perpindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Dengan kata lain, pada 2024, ibu kota negara resmi pindah dari Jakarta ke IKN Nusantara.

"Ini memang kami emban hingga 2024 dan manakala di 2024 Presiden akan mengeluarkan Keppres yang menyatakan bahwa ya ibu kota (Jakarta) akan pindah ke IKN Nusantara pada 2024 tersebut," kata Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Senin (6/2/2023).
 
Bambang menegaskan, meskipun Keppres kepindahan ibu kota negara masih cukup lama. Namun, pihaknya sudah mempersiapkan IKN agar pada tahun 2024 ibu kota negara baru siap layak huni.

"Walaupun tanggalnya masih 2024 tapi persiapannya harus kami lakukan dari sekarang, persiapan pemindahan bagaimana kita memindahkan ASN, TNI/POLRI dalam beberapa tahapan bahkan penyelenggaraan Pemerintha harus kami pikirkan dari sekarang," ujarnya.

Menurutnya, pada paruh pertama 2024 ketika Presiden mengeluarkan Keppres tersebut, maka pelayanan publik paling tidak bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu persiapan IKN harus dipersiapkan sedini mungkin.

Sebagai informasi, otorita IKN (OIKN)merupakan lembaga setingkat Kementerian yang bertanggungjawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN.