Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Muhammad Prakosa pada sidang paripurna lanjutan, Jumat (14/12/2012) siang ini, akan melakukan pemulihan atau rehabilitasi nama baik terhadap anggota Dewan yang tak terbukti melanggar kode etik. Hal itu terkait tudingan terhadap sejumlah anggota DPR memeras beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan laporan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Nama-nama anggota Dewan yang masuk daftar rehabilitasi, ungkap Prakosa, di antaranya Mohammad Hatta, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN). Selain nama itu, Prakosa enggan mengungkapkan nama lain yang akan dipulihkan nama baiknya di mata masyarakat. "Nama-namanya nanti disebutkan oleh Ketua DPR Bapak Marzuki Alie. Kami telah mengirimkan surat kepada fraksi terkait pada kemarin sore dan mudah-mudahan pagi ini yang bersangkutan sudah menerima hasil keputusan dan sanksi yang kami berikan," ucap Prakosa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/12/2012).

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR RI Muhammad Prakosa menyayangkan laporan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang kembali salah menyebutkan nama anggota DPR yang diduga memeras Direksi BUMN. Pasalnya, setelah merevisi dua nama anggota DPR, kini Dahlan melakukan kesalahan sangat fatal. Sebab mantan direktur utama PT PLN itu telah menyebutkan nama anggota Komisi XI DPR RI Mohammad Hatta ikut dalam pertemuan 1 Oktober 2012 antara anggota Komisi XI dengan Dirut PT Merpati Rudy Setyopurnomo di ruang pimpinan Komisi IX. Tapi nyatanya, dalam pengakuan dan buktinya di BK DPR, pada 1 Oktober 2012 Hatta berada di daerah Klaten untuk sosialisasi Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) bersama akademisi dan para perbankan di Klaten dan sekitarnya. "Ini informasi yang tidak akurat dan menyangkut masalah dan tuduhan, harusnya tidak disampaikan karena fitnah. Harusnya apapun yang disampaikan pejabat publik harus dipertanggungjawabkan," tegas Prakosa saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/11).