Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Kumpulan artikel OBH

OBH tersebut wajib memberikan bantuan hukum litigasi dan non litigasi kepada masyarakat.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly saat menyampaikan keterangan terkait penundaan pengesahan RUU KUHP di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (20/9/2019). Menkumham juga mengklarifikasi beberapa isu terkait draft RUU KUHP. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Kemenkumham Beri Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Kurang Mampu, Apa Saja Syaratnya?
Loading