Revisi Undang-Undang mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP) disetujui menjadi usul inisiatif DPR. Revisi ini dinilai mengakomodasi metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu bagaimana nasib partisipasi publik ke dep
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/thumbnails/3929364/original/054870000_1644464347-revisi-uu-ppp-terkait-omnibus-law-jadi-usul-dpr-partisipasi-publik-f2037d.jpg)
