Teman Ahok bermula dari gerakan simpatik yang dinamakan Lawan Begal APBD dalam kisruh “Dana Siluman” di APBD DKI Jakarta. Gerakan ini berlangsung pada 1 Maret 2015 pada momen Car Free Day. Pada saat itu Gubernur DKI Basuki T. Purnama alias Ahok, sedang berseteru dengan DPRD DKI yang melancarkan hak angket untuk melengserkan Ahok yang pada saat itu dalam kondisi tidak berpartai.

Ternyata, Gerakan Lawan Begal APBD mendapat sambutan baik di masyarakat yang selama ini mendukung Ahok dan merasakan langsung kinerja Ahok. Gerakan ini juga berhasil mengarahkan perhatian masyarakat pada kondisi darurat begal APBD DKI Jakarta. Ditambah kenyataan bahwa Ahok yang tengah berjuang melawan begal di DPRD kala itu tidak punya backing politik yang kuat dari partai. Pada titik ini, para pemuda yang menginisiasi Gerakan Begal APBD mulai menyadari bahwa Ahok butuh teman dalam melanjutkan perjuangannya. Butuh aksi yang lebih konkret dari sekedar gerakan simpatik untuk memastikan Ahok dapat menyelesaikan program-programnya dalam membangun Jakarta, meski dengan atau tanpa dukungan partai.

Pengumpulan KTP sebenarnya sudah mulai dilakukan sejak 15 Juni, sebelum Teman Ahok mendapatkan akta. Selama bulan Juni sampai 15 Juli, Teman Ahok hanya sanggup mengumpulkan 1.497 KTP. Padahal, target yang ingin dicapai adalah 15.000 KTP pada bulan pertama. Hasil ini, membuat Teman Ahok banyak berevaluasi Sedikit demi sedikit kekuatan relawan Teman Ahok mulai terbangun.

Dimulai dari informasi teman ke teman, jaringan ke jaringan, jumlah relawan yang bersedia membantu Teman Ahok semakin bertambah. Teman Ahok memulai langkah konkretnya dalam pengumpulan KTP dengan hanya 32 Posko di 32 kelurahan di Jakarta. Melalui 32 Posko pertama inilah, perjuangan terberat dalam mengumpulkan 5.000 pertama dukungan KTP untuk Ahok mulai terasa. Rupanya memperoleh kepercayaan masyarakat untuk menyerahkan identitas pribadinya guna mendukung seorang calon Gubernur Independen sama sekali tidak mudah.

“Kalau sampai Teman Ahok bisa mengumpulkan, masa kamu mengecewakan 1 juta orang? Kalau 1 juta orang datang dan ngarep kamu independen, tapi kamu nggak independen, apa kamu gak mengecewakan 1 juta orang? Jadi Teman Ahok milih Teman Ahok.” – Ahok, 15 Oktober 2015.

Kabar gembira ini akhirnya sampai juga pada Teman Ahok. Setelah beberapa bulan berjuang mengumpulkan KTP, angin segar dari sosok yang hendak didukung akhirnya datang juga. Ahok yang awalnya skeptis terhadap gerakan pengumpulan KTP ini, mulai menyampaikan atensinya pada Teman Ahok meskipun ‘hanya’ dengan perantara media. Berawal dari statement Ahok ini, kita semakin optimis bahwa gerakan ini akan membawa perubahan besar untuk Jakarta kelak.

Setelah berhasil melampaui setengah jalan, tepat pada 19 Desember Teman Ahok berhasil mengumpulkan 500.000 KTP, dan mengabadikannya dalam gelaran Piknik Senja ketiga. Beberapa hari kemudian, bertepatan dengan Hari Natal 2015, pengumpulan KTP untuk Ahok telah berhasil melewati syarat minimal jumlah KTP untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dari jalur independen. Karena bertepatan dengan Hari Raya Natal, Teman Ahok mendedikasikan keberhasilan tersebut sebagai hadiah natal untuk sang Gubernur.

Polemik perihal nama wakil gubernur di Formulir yang diembuskan Yusril Ihza Mahendra berhasil membentuk opini di masyarakat bahwa sebanyak apa pun KTP yang dikumpulkan, hal itu tidak berlaku jika tidak menyertakan cawagub sebagai pasangan cagub. Hal ini sempat menuai kontroversi diantara simpatisan dan relawan Teman Ahok sendiri.

Setelah melalui diskusi yang panjang, Teman Ahok memutuskan untuk mengumpulkan ulang form dukungan dengan nama cawagub Heru Budi Hartono dan foto kopi KTP demi menutup semua celah hukum yang sangat mungkin dilakukan lawan untuk mementahkan 784.977 dukungan yang sudah terkumpul. Pada hari itu, semua proses penghitungan dan input data KTP discontinued. Hasil rekap di website temanahok.com yang selalu diperbarui juga tidak dilanjutkan. Penghitungan dukungan dimulai dari nol.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami dugaan aliran dana Rp 30 miliar ke TemanAhok, yang diterima dari pengembang reklamasi Teluk Jakarta. Dana tersebut disebut mengalir melalui Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Sunny Tanuwidjaja, dan pendiri Cyrus Network Hasan Nasbi.

Begitu namanya disebut sebagai salah satu perantara antara TemanAhok dengan pengembang reklamasi Teluk Jakarta, Hasan Nasbi pun buka suara. Ia mempersilakan KPK melakukan pemeriksaan terhadapnya.

"Ya, silakan saja kalau mau diperiksa," ucap Hasan.

Sekumpulan mantan relawan TemanAhok bergabung dan membuat perkumpulan mantan TemanAhok. Mantan TemanAhok itu mengungkapkan kebohongan publik yang menurut mereka dilakukan TemanAhok.

Seorang mantan TemanAhok, Paulus Romindo yang merupakan penanggung jawab (PJ) KTP di Kelurahan Kamal itu mengaku bukan relawan, melainkan bekerja untuk TemanAhok dari Juni 2015 hingga Mei 2016.

Dengan berapi-api, Paulus menunjukkan surat tugas atau surat kontrak kerjanya. Sejak dikontrak, Paulus dan 152 PJ lain wajib menyetor 140 KTP tiap Minggu. Bila terpenuhi, mereka mendapatkan bayaran Rp 500 ribu per minggu.