Peneliti kebijakan publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP) Riko Noviantoro berpandangan, Undang-Undang MD3 menjadi instrumen politik dan hukum untuk menjaga pendulum kekuasaan secara lebih tepat. Utamanya, pada fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4717287/original/023984000_1705383635-20240116-Rapat-Paripurna-Faizal-3.jpg)
