Soal Dwelling Time, Pelindo II Hanya Memfasilitasi Ruangan

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) RJ Lino menilai ada sandiwara besar yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, saat kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan lalu. Menurutnya, ada pihak yang sengaja ingin memojokkan Presiden Jokowi akibat lambatnya masa tunggu bongkar muat barang (dwelling time) di Pelabuhan tersebut.

"Saya sudah sampaikan kepada Presiden. Kemarin itu kan sandiwara besar saja kan? Kasihan Presiden. Coba sekarang lihat hari ini, ada atau tidak orangnya di ruang (dwelling time). Tidak ada," ujar Lino usai menyambangi Kantor Staf Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/6/2015).

Lino pun mengungkapkan, pihaknya selama ini telah memberikan fasilitas yang baik kepada 8 instansi yang berwenang dalam Dwelling time, namun faktanya, tidak ada koordinasi antar tiap Instasi tersebut.

"Ini kosong semua, coba lihat, yang ada hanya Kementerian Perdagangan dan Karantina. Fasilitas sudah kami jalankan, saya hanya diminta sediakan ruangan, saya sudah sediakan," jelas Lino.

Karena itu, ia mengelak bila instansi yang ia pimpin menjadi satu-satunya yang dipermasalahkan dalam lambatnya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok. Ia pun menegaskan‎ PT Pelindo II hanya sebagai penjamin fasilitas dan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.  "Saya berkali-kali bilang ke Presiden, kalau proyek ini macet, bukan salah Pelindo," pungkasnya.

Masalah lamanya dwelling time terungkap saat Presiden Jokowi melihat pelayanan terminal penumpang dan kontrol room di kantor pusat IPC. Dari hasil kunjungannya, Jokowi mengaku sedikit kecewa dengan belum adanya perubahan waktu tunggu bongkar muat di pelabuhan.

"Belum ada perubahan, (dwelling time) masih 5,5 hari, harusnya bisa 4,7 hari," kata Jokowi di Tanjung Priok, Jakarta, Rabu 17 Juni 2015 lalu.

Mengatasi hal itu, Jokowi langsung menggelar rapat kecil di kantor pusat IPC yang tidak jauh dari terminal penumpang. Dalam rapat tersebut, Jokowi memerintahkan jajaran Menteri dan Kepala Lembaga yang terkait mengurusi soal pelabuhan tersebut untuk segera memperbaiki pelayanan pelabuhan, terutama terkait dwelling time tersebut.

Jokowi menuturkan, masih ada pengusaha yang mengeluhkan pelayanan di Tanjung Priok yang memakan waktu hingga 25 hari. "Jadi saya jangan diceritakan yang baik-baik, seharusnya apa yang dibutuhkan, itu yang saya perlu," tegas Jokowi.

Bahkan Jokowi mengancam kepada Menteri dan Kepala Lembaga jika tidak bisa membereskan hal itu akan mencopot jabatannya.  "Saya akan lakukan dengan cara saya sendiri, bisa saja dirjen saya copot, bisa saja pelaku di lapangan saya copot, bisa saja menteri yang saya copot, pasti kalau itu, karena kerja sama saya harus seperti itu," pungkas dia. (Luqman Rimadi/Gdn)