Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Jokowi Minta Pengalihan Subsidi Listrik Dikalkulasi

Presiden Jokowi mengharapkan kebijakan subsidi listrik juga melihat langkah rekonsiliasi dan data.

oleh Agustina Melani diperbarui 04 Nov 2015, 22:00 WIB

Diterbitkan 04 Nov 2015, 22:00 WIB

Atas perintah Presiden Jokowi kenaikan tarif listrik ditunda karena masyarakat berat dengan kenaikan harga BBM, Jakarta, Jumat (9/1/2015). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dilakukannya rekonsiliasi antara pengguna listrik 450 watt dan 900 watt, beserta data keluarga miskin dan rentan miskin.

"Langkah rekonsiliasi dan data ini penting agar kebijakan subsidi listrik ini benar-benar tepat sasaran," ujar Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas mengenai tarif dasar listrik (TDL) di kantor Presiden, seperti dikutip dari laman Setkab, Rabu (4/11/2015).

Ia juga meminta Menteri ESDM Sudirman Said dan PLN untuk mengkalkulasi pilihan-pilihan pengalihan subsidi ini, agar dampak pengalihan subsidi ini juga nantinya dapat dikurangi sebesar-besarnya.

"Saya hanya ingin mengingatkan kalau paket deregulasi yang lalu, industri diberikan diskon malam hari 30 persen. Yang ini hati-hati tolong dilihat di lapangan karena data yang saya punya juga banyak usaha mikro, usaha kecil yang masuk ke dalam lingkup ini," kata Jokowi.

"Usaha kecil yang ada di kampung, di desa, yang punya jahitan dua, jahitan satu, ini memerlukan juga subsidi," tambah Jokowi.

Jokowi mengatakan, jangan sampai nanti timbul anggapan kalau pemerintah hanya memberikan bantuan, insentif kepada usaha-usaha besar dengan diskon di malam hari.

"Dan justru kita mencabut subsidi untuk usaha mikro dan usaha kecil yang ada di kampung, yang ada di desa," kata Jokowi.

Jokowi menilai, langkah-langkah dan kalkulasi seperti itu perlu betul-betul dihitung sehingga jangan nantinya masalah yang berkaitan dengan tarif dasar listrik ini menjadi masalah di masyarakat.

Tampak hadir dalam rapat masalah TDL itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Rizal Ramli, Menko PMK Puan Maharani, Menteri ESDM Sudirman Said, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Direktur Utama PLN Sofyan Basyir. (Ahm/Igw)