Premium Pantas Lenyap Jika Transportasi Publik Sudah Bagus

Kebijakan penghapusan Premium di Ibukota dapat direalisasikan apabila semua moda transportasi publik sudah mendukung dan terintegrasi.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 09 Feb 2016, 08:05 WIB
Diterbitkan 09 Feb 2016, 08:05 WIB
20151015-Angkutan-Umum-Jakarta
Kernet saat mencari penumpang di Terminal Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2015). Dishub Transportasi DKI Jakarta menyatakan bahwa kendaraan umum di ibu kota yang layak jalan hanya sekitar 13 persen. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Organisasi Angkutan Darat (Organda) menilai wacana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium di Jakarta saat ini tidak tepat waktu. Alasannya karena sarana transportasi umum di Ibukota masih amburadul sehingga kebijakan tersebut hanya akan melahirkan penderitaan bagi masyarakat, terutama kalangan bawah.

Ketua DPD Organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan mengaku sangat mendukung rencana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang ingin melenyapkan Premium diJakarta. Namun saat ini waktunya dianggap tidak pas untuk menerapkan kebijakan tersebut.



"Rencana Pak Ahok ini bukannya salah, kami dukung, tapi masalahnya kalau sekarang ini belum tepat waktu," tegas Shafruhan saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Selasa (9/2/2016).

Dirinya mengatakan, kebijakan penghapusan Premium di Ibukota dapat direalisasikan apabila semua moda transportasi publik sudah mendukung dan terintegrasi, mulai dari akses di kota sampai ke kawasan pemukiman warga. Dengan begitu, lanjut Shafruhan, tidak akan memberatkan masyarakat.

"Kalau transportasi publik sudah bagus semua boleh lah Premium dihapus, tidak akan memberatkan masyarakat karena mereka bisa naik angkutan yang baik, seperti MRT, LRT, busway, kemudian disambung dengan angkot untuk sampai ke rumahnya," jelas Shafruhan.

Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam rangka membenahi dan membangun moda transportasi massal yang aman serta nyaman bagi warga. Shafruhan memperkirakan, kelayakan transportasi ini bakal dinikmati masyarakat 3-4 tahun mendatang.

"Mungkin 3-4 tahun ke depan angkutan umum di DKI Jakarta sudah memadai. Barulah Premium bisa dihapus supaya masyarakat yang tadinya naik kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum," tandas Shafruhan. (Fik/Gdn)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya