Holding BUMN Migas Maksimalkan Potensi Gas di RI

Liputan6.com, Jakarta - Pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Minyak dan Gas bumi (Migas) menjadi solusi untuk meningkatkan ketahan energi. Dengan adanya holding BUMN Migas dapat meningkatkan penggunaan gas yang bersumber dari perut bumi Indonesia yang selama ini penyerapnya belum optimal.

Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Gigih Prakoso mengatakan, tuntasnya pembentukan Holding BUMN Migas dengan PT Pertamina (Persero) bertindak sebagai induk perusahaan sektor migas, sesuai dengan strategi dalam memperkuat sektor energi nasional yang perlahan diwujudkan.

“Dengan adanya induk Pertamina, entitas usaha milik negara di sektor energi bisa diharmonisasi,” kata Gigih, di Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Dengan bersatupadunya PGN dan PT Pertamina Gas (Pertagas) akan meningkatkan pemanfaatan infrastruktur dan memperkuat rantai pasok gas bumi di Indonesia.

“Infrastruktur PGN dan Pertagas jadi satu, seperti pipa transmisi atau distribusi, itu bisa lebih meningkatkan utilitas serta efisiensi bagi operasional kedua perusahaan,” tambah Gigih.

Dengan terintegrasinya infrastruktur PGN dan Pertagas, secara langsung subholding gas ini menguasai lebih dari 96 persen portofolio hilir gas. Hal ini pun akan menyukseskan ketercapaian target Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) hingga 2025, di antaranya sebanyak 4,7 juta sambungan rumah tangga baru, 6.302 kilo meter (km) pipa hilir, dan 5.437 km pipa hulu.

“Dengan kekuatan tersebut, pelayanan gas bumi untuk semua segmen bisa dinikmati rakyat dari Aceh hingga Papua,” tutur Gigih.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Gas bumi merupakan salah satu sumber energi potensial, terlebih Indonesia masih menyimpan banyak kandungan gas bumi yang belum dieksplorasi. Namun saat ini pemanfaatan gas bumi belum optimal karena manajemen rantai pasok yang masih lemah.

Disisi lain, terdapat beberapa korporasi pelat merah yang berbisnis pada sektor yang sama. Hal ini membuat pengelolaan dan pelayanan dari entitas milik negara menjadi tidak maksimal, tidak meratanya infrastruktur dan harga, terutama bagi segmen industri yang masih membutuhkan peyangga dari sisi pasokan bahan bakar.

Sementara infrastruktur gas yang terpisah-pisah menimbulkan kondisi yang tidak ideal bagi penguatan sektor energi nasional, terutama bagi penguatan industri nasional dengan mamanfaatkan gas bumi yang merupakan kekayaan alam Indonesia.

Problematika itu merupakan salah satu contoh kendala untuk membangun kedaulatan energi nasional. “Lebih maju dari sekadar sinergi BUMN, untuk sektor energi, pemerintah menyusun langkah maju untuk pembentukan Holding Migas,” tandasnya.