Menteri Abdul Halim Ungkap Penyebab Penyaluran BLT Dana Desa Tersendat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar buka suara soal melesetnya target penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) tahap satu. Menurutnya proses penyaluran terhambat oleh aturan yang bersifat mendasar.

"Masih terdapat 38 persen kabupaten dan kota yang belum mencairkan BLT Dana Desa hingga 0 persen. Adapun, kendala di lapangan sifatnya sangat mendasar," katanya saat menggelar video conference terkait update BLT Dana Desa, Rabu (27/5/2020).

Abdul Halim mengatakan ada berbagai macam faktor mendasar penyebab molornya penyaluran, misalnya perangkat desa yang baru saja dilantik seperti yang terjadi di daerah Ende, Nusa Tenggara Timur. Imbasnya, Desa belum mengantongi data Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Di samping itu, akses wilayah yang sulit di jangkau. Ini mayoritas terjadi di beberapa provinsi seperti Papua, Papua Barat, Sumatra Utara (Nias) dan Kalimantan Timur (Mahakam Ulu).

"Lokasi yang sangat jauh menghambat penyaluran. Hal ini karena cukup membutuhkan waktu, biaya yang tidak ringan," ujarnya.

Kendati demikian, Halim mengaku puas dengan realisasi BLT Dana Desa telah tersalur ke rekening kas desa (RKD) sebanyak 63.029 desa. Ini mencakup 84 persen desa dari total keseluruhan desa penerima bantuan sebanyak 74.953 desa.

"Adapun, jumlah keluarga yang telah menerima BLT Dana Desa sebanyak 4.992.025. Sedangkan nilai anggaran yang digelontorkan mencapai Rp2,995 triliun," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menargetkan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) tahap satu rampung pada dua hari pasca Lebaran 2020 atau H+2. Ini mencakup 74.953 desa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

"Alhamdulillah BLT Dana Desa sudah tersalurkan 65 persen. Mudah-mudahan setelah lebaran, sampai 2 hari setelahnya (H+2). Nanti tersalurkan sampai 100 persen," kata Halim saat menggelar video conference di Kantornya, pada Jumat 22 Mei 2020.

Tercatat, 56.993 desa atau setara 76 persen dari 74.953 desa telah mengantongi Rekening Kas Desa (RKD), sedangkan 56.504 desa telah melakukan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) BLT-DD.Namun, pihaknya mengakui bahwa dalam mekanisme penyaluran BLT-DD kerap menemui hambatan yang cukup berarti. Antara lain birokrasi di tingkat daerah yang dinilai terlalu berbelit. Imbasnya jumlah penerima manfaat yang belum tersentuh bantuan masih cukup tinggi.

Maka, berbagai upaya relaksasi dilakukan pemerintah agar memperlancar penyaluran BLT-DD. Instruksi Menteri Desa PDTT No 1/2020 menghendaki desa-desa yang telah melaporkan daftar penerima BLT-DD kepada bupati atau walikota lebih dari lima hari maka bisa langsung menyalurkan kepada warganya sesuai daftar tersebut.

Instruksi Menteri Desa PDTT No 2/2020 bertambah menegaskan, desa-desa selanjutnya dapat langsung menyalurkan BLT-DD tahap pertama sesuai daftar hasil Musdesus. Maka, pengesahan bupati atau walikota atas daftar itu menjadi basis penyaluran pada tahap kedua dan seterusnya.Selain itu, Kementeriannya telah menginstruksikan seluruh pendamping tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional untuk memantau serta melaporkan secara rutin dan on call proses percepatan penyaluran BLT.

Kementerian juga menugaskan seluruh pejabat eselon II untuk monitoring harian dan memfasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di seluruh kabupaten dan kota penerima dana desa. Sementara pejabat eselon I bertugas menjalin komunikasi intensif dengan Bupati Walikota guna percepatan penyaluran.

"Sasaran penerima BLT dari dana desa adalah warga miskin yang belum mendapat bantuan apapun, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan non tunai (BPNT), Program Kartu Pra Kerja, dan program bantuan pemerintah lainnya. Atau keluarga yang rentan penyakit menahun atau sakit kronis," pungkasnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com