Tak Hanya Bansos, Pemerintah Wajib Batasi Pembelian BBM dan Gelar Operasi Pasar

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah akan segera mengucurkan bantuan sosial (bansos) senilai Rp 24,17 triliun kepada sejumlah kelompok. Upaya perlindungan sosial itu diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat di tengah rencana kenaikan harga BBM subsidi, yakni Pertalite dan Solar.

Namun, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai kebijakan itu saja belum cukup. Menurutnya, pemerintah juga perlu menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk membatasi penjualan BBM subsidi.

Selain itu, ia juga menghimbau agar pemerintah rutin menggelar operasi pasar guna menjaga keterjangkauan harga barang yang pastinya bakal terkena imbas harga BBM naik.

"Pembatasan. Saya kira ini yang bisa dilakukan. Selain itu, jangka panjang untuk menjaga stabilitas ekonomi perlu kiranya pemerintah ke depan mengadakan operasi pasar untuk barang-barang yang tinggi nilai jualnya," tegas Mamit kepada Liputan6.com, Selasa (30/8/2022).

Adapun upaya pembatasan pembelian BBM ini sebelumnya sudah dikemukakan oleh Pertamina. Melalui aplikasi MyPertamina, penjualan bahan bakar jenis Pertalite rencananya akan dikelompokkan untuk kendaraan tertentu saja.

Tapi sayangnya, kebijakan tersebut berkali-kali mengalami kemunduran, hingga belum terlaksana sampai sekarang.

Lebih lanjut, Mamit mengapresiasi langkah pemerintah menyiapkan bantalan sosial senilai Rp 24 triliun lebih untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM dan komoditas lainnya.

"Saya kira ini merupakan cara tercepat ya bagi pemerintah dalam menyediakan dana talangan bantalan. Berarti pemerintah mengambil dari dana cadangan yang sudah disiapkan," ungkap dia.

Dengan demikian, ia menambahkan, pemerintah dinilainya telah bergerak cepat menyalurkan bansos tanpa harus menaikan harga BBM terlebih dahulu.

"Strategi yang cukup bagus dalam rangka membantu masyarakat terdampak terutama kelompok rentan, yang notabene mereka tidak punya mobil dan motor juga tidak semua (punya)," tandasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memberikan sinyal jika pemerintah akan benar-benar mewujudkan kebijakan harga BBM naik dalam waktu dekat ini.

Ia menyebutkan sejauh ini rencana kenaikan harga BBM tersebut masih dimatangkan."Ya tunggu aja besok," kata Arifin Tasrif melansir Antara, Selasa (30/8/2022).

Ditemui pada kesempatan yang berbeda Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani berharap pemerintah bisa menghitung dampak rencana kenaikan harga BBM jika nantinya akan dilakukan.

"Kalkulasi dampak yang harus diperhitungkan bukan hanya untuk pemulihan ekonomi, tetapi untuk masyarakat," ujar Puan di Nusa Dua, Badung, Bali.

Selain itu Ketua DPR RI itu  meminta agar pemerintah juga bisa mencermati rencana kenaikan harga BBM dengan sebaik-baiknya.

Sosialisasi yang baik dan tepat terhadap masyarakat, lanjut Puan, turut diperlukan yang bisa dilakukan dengan gotong-royong dan bekerja sama dengan pihak lainnya.

"Jadi jangan sampai saat ingin melakukan kenaikan harga BBM tidak ada sosialisasi yang baik," ujar Ketua DPR RI Puan Maharani.

Sebelumnya pemerintah terus memberi sinyal kuat akan menaikkan harga BBM dalam waktu dekat.

Pemerintah telah menyiapkan bantalan Rp24,17 triliun kepada masyarakat sebagai tambahan bantuan sosial atas rencana pengalihan subsidi BBM.

Dari total bantuan sosial sebesar Rp 24,17 triliun itu, masyarakat akan diberikan tiga jenis bantuan berupa bantuan langsung tunai, bantuan subsidi upah, dan alokasi dana transfer umum pemerintah daerah untuk membantu sektor transportasi di daerah masing-masing.