Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Dampak Kenaikan Suku Bunga, Backlog Perumahan Jadi Bengkak

Kenaikan suku bunga acuan ini akan berdampak kepada kenaikan bunga kredit properti

oleh Liputan6.com diperbarui 05 Okt 2022, 17:00 WIB

Diterbitkan 05 Okt 2022, 17:00 WIB

Anak-anak saat bermain di kompleks perumahan subsidi Griya Srimahi Indah, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (16/2/2022). PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berhasil menyalurkan KPR FLPP mencapai 13.192 unit sampai akhir Januari 2022. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuan sebanyak dua kali pada Agustus dan September 2022. Ternyata kenaikan bunga acuan ini akan berdampak kepada gap antara ketersediaan dan kebutuhan (backlog) perumahan di Indonesia.

Kepala Divisi Subsidized Mortgage Lending PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Mochamad Yut Penta menjelaskan, angka backlog perumahan mencapai 12,75 juta. Jumlah ini berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020.

Kondisi ini diperparah dengan tren kenaikan suku bunga acuan yang aktif dilakukan oleh banyak bank sentral merespons lonjakan inflasi global. Termasuk Bank Indonesia yang kembali mengerek suku bunga acuan menjadi 4,25 persen.

Kenaikan suku bunga acuan ini akan berdampak kepada kenaikan bunga kredit properti. Bisa jadi pengembang menahan diri untuk membangun properti karena tingginya bunga kredit properti seperti kredit modal kerja ataupun kredit investasi. Sehingga, berpotensi meningkatkan jumlah backlog perumahan di Indonesia.

Permasalahan lainnya, nilai APBN masih terbatas dalam mendukung penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Adapun sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan backlog ini dengan mendorong sumber alternatif baru untuk pembiayan sektor perumahan bagi MBR. Misalnya dengan Dana Tapera, Bank, dan PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF.

Langkah lainnya, perubahan konsumsi hunian bersubsidi sesuai kelompok masyarakat dari hunian tapak menjadi hunian vertikal di perkotaan. Hal ini untuk menekan biaya pengadaan tanah untuk pembangunan rumah.

Wujudkan Cita-Cita Bung Hatta, Program Sejuta Rumah Tembus 6,7 Juta Unit

Suasana proyek pembangunan perumahan subsidi BTN di Kawasan Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/2/2022). PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memacu penyaluran Kredit Pembiayaan Rumah Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR Sejahtera FLPP). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebagai upaya mengurangi backlog perumahan dan menyediakan rumah layak huni, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada periode 2015-2019 telah membangun 4,8 juta unit rumah melalui Program Sejuta Rumah.

Untuk kelanjutan program ini selama 2020-2021 telah mencapai 1,9 juta unit rumah. Dengan demikian, total capaian pembangunan rumah 2015-2021 dalam Program Sejuta Rumah sebanyak 6,7 juta unit rumah.

Hingga 2024 mendatang, ditargetkan akses rumah layak huni meningkat dari semula 56,7 persen pada 2020 menjadi 70 persen di 2024.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan, semangat mantan Wakil Presiden RI Bung Hatta dalam membangun rumah sehat bagi rakyat turut jadi teladan bagi Kementerian PUPR.

"Semangat ini tentu semakin kita rasakan kebenarannya terutama saat pandemi seperti sekarang, dimana kebanyakan orang kini harus bekerja, belajar dan beribadah di rumah. Maka kebutuhan akan rumah yang sehat, aman dan layak huni menjadi tumpuan dan memegang peranan penting," ujarnya, Minggu (7/8/2022).

"Karena hanya rumah lah yang menjadi tempat kita bernaung untuk melakukan isolasi atas deraan pandemi yang sedang kita hadapi," kata Fatah.

Dalam mewujudkan apa yang telah dicita-citakan oleh Bung Hatta , Kementerian PUPR telah melakukan sejumlah langkah terkait penyediaan perumahan.

Pembiayaan

Pemerintah Upayakan Konsep Hunian Vertikal untuk Milenial

Deretan gedung hunian vertikal dan permukiman rumah tapak di Jakarta, Minggu (15/12/2019). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana menyiapkan hunian berbiaya murah di pusat kota bagi kaum milenial berkonsep bangunan vertikal. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Pada bidang pembiayaan, Kementerian PUPR terus menyalurkan bantuan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Diantaranya melalui bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang pada 2022 ini ditargetkan tersalur untuk 200 ribu unit rumah.

"Ada juga bantuan-bantuan yang sifatnya memberi subsidi seperti subsidi selisih bunga, subsidi bantuan uang muka, skema-skema ini terus kami lakukan," imbuh Fatah.

Di segi konsep, desain dan teknologi, Kementerian PUPR juga terus mengembangkan hunian vertikal dengan konsep transit oriented development (TOD) untuk meningkatkan aksesibilitas antara tempat tinggal dan tempat kerja masyarakat.

Kemudian, pengembangan perumahan skala besar, pengembangan rumah instan sederhana sehat (Risha), pengembangan rumah unggul sistem panel instan (Ruspin), dan rumah modular lainnya.

"Untuk pembangunan rumah dengan waktu yang cepat kami menggunakan teknologi RISHA. Selain di Palu, belum lama ini Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan hunian tetap (huntap) di Lumajang bagi para korban letusan Gunung Semeru," ungkap Fatah.