PMN Terbukti Berdampak Besar ke Kinerja BUMN

Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan ada penyertaan modal negara (PMN) ke sejumlah BUMN untuk 2025. Nilai totalnya mencapai lebih dari Rp 44 triliun.

Anggota Komisi VI DPR Muhammad Husein Fadlulloh menjelaskan, langkah Menteri BUMN Erick Thohir ini patur diapresiasi. Alasanya,PMN sudah terbukti berdampak besar bagi kinerja BUMN. Husein menyampaikan Erick bersama Komisi VI bersepakat melakukan perubahan besar dalam pemberian PMN kepada BUMN.

"Sejak 2020, sudah mulai kita rancang dan diskusi bersama supaya PMN ini efektif, efisien, dan tepat sasaran," ujar Husein di Jakarta, Rabu (15/5/2024).

Husein menyampaikan kebijakan ini berbeda dengan kebijakan pemberian PMN di era sebelumnya. Hal ini berdampak pada memburuknya kondisi BUMN yang menerima PMN.

Saat ini, ucap Husein, mayoritas PMN diberikan untuk BUMN yang mendapatkan penugasan dari pemerintah hingga proyek strategis nasional (PSN), seperti program subsidi listrik dari PLN hingga penyelesaian jalan tol trans Sumatera (JTTS).

"Tujuannya sudah jelas agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Makanya, syarat pertama itu penugasan, sisanya sekitar 15-20 persen untuk aksi korporasi," ucap politisi Gerindra tersebut.

Husein mengatakan BUMN yang menerima PMN saat ini pun memiliki performa yang cukup baik. Husein menyebut indikator ini dapat terlihat dari meningkatnya kontribusi dividen yang kini sudah jauh lebih besar daripada PMN.

"Kalau lihat proporsi dividen bukan hanya perusahaan yang dapat PMN, tapi yang nonPMN juga banyak, dan kinerjanya cukup bagus. Jadi PNM diberikan untuk mendukung program pemerintah bukan untuk bayar utang, 90 persen itu untuk penugasan," sambung Husein.

Husein mengingatkan program penugasan biasanya bersifat jangka panjang. Husein menilai hal ini akan menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi hingga pembukaan lapangan kerja di masa mendatang.

"Contoh JTTS itu jangka panjang yang harus dilakukan, itu efek berganda secara ekonominya akan memberikan benefit lebih baik untuk masyarakat," kata Husein.

Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan ada penyertaan modal negara (PMN) ke sejumlah BUMN untuk 2025. Nilai totalnya mencapai lebih dari Rp 44 triliun. 

Erick Thohir mencatat setidaknya ada 16 BUMN yang diusulkan mendapat suntikan modal negara. Mulai dari Hutama Karya, Asabri, Adhi Karya, Danareksa, hingga Perumnas dan INKA. Dia menyebut, usulan PMN ini untuk menjamin ada keberlanjutan program yang digarap BUMN tadi.

"Kami juga memberanikan diri mengusulkan untuk PMN 2025 supaya keberlanjutan program yang sedang kita dorong ini sudah bisa di data dari tahun ini untuk tahun depan sendiri," kata Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Dia turut merinci jumlah PMN bagi sejumlah BUMN tadi. Paling banyak masih dialokasikan untuk PT Hutama Karya (Persero) Rp 13,86 triliun untuk kelanjutan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap 2 dan tahap 3.

Kemudian, PT ASABRI sebesar Rp 3,61 triliun untuk perbaikan permodalan di perusahaan. Erick bilang, ada beberapa opsi proses pencairan ke ASABRI.

"Ini yang masih negosiasi dengan Kementerian Keuangan mengenai perbaikan permodalan Asabri kemarin mereka top up secara struktur ini kita nego, sepertinya di top up bukan PMN," ujarnya.

Kemudian, untuk PT PLN (Persero) sebesar Rp 3 triliun untuk menjalankan program listrik desa. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau IFG sebesar Rp 3 triliun untuk penguatan permodalan kredit usaha rakyat (KUR).

Selanjutnya, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI sebesar Rp 2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru. PT Bio Farman sebesar Rp 2,21 triliun untuk fasilitas capital expenditure (capex) baru.

PT Adhi Karya (Persero) sebesar Rp 2,09 triliun untuk pembangunan tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja. PT Wijaya Karya sebesar Rp 2 triliun untuk perbaikan struktur permodalan.

PT LEN Industri sebesar Rp 2 triliun untuk penyehatan keuangan. PT Danareksa sebesar Rp 2 triliun untuk pengembangan usaha. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebesar Rp 1,8 triliun untuk pengadaan trainset baru dan penugasan pemerintah.

Berikutnya, PT Rajawali Nusantara Indonesia atau ID Food sebesar Rp 1,62 triliun untuk modal kerja dan investasi program cadangan pangan pemerintah (CPP). PT Pembangunan Perumahan (PP) sebesar Rp 1,56 triliun untuk penyelesain proyek Jogja-Bawen dan KIT Subang.

Selanjutnya, Perum DAMRI sebesar Rp 1 triliun untuk penyediaan bus listrik. Perum Perumnas sebesar Rp 1 triliun untuk restrukturisasi dan penyelesaiaan persediaan. Serta, PT INKA sebesar Rp 975 miliar untuk pembuatan kereta KRL.

Jika di total, maka usulan PMN bagi BUMN di 2025 ini sebesar Rp 44,24 triliun. Erick berharap, PMN bisa diberikan mengingat besarnya juga dividen yang disetor perusahaan pelat merah ke negara.

"Tentu seperti sebelumnya kumulatifnya antara dividen dan PMN itu masih lebih besar dividen-nya kurang lebih proporsinya 55 dibandingkan 45 persen ini yang ingin kita usulkan kepada Komisi VI," ucapnya.