Liputan6.com, Jakarta - Semakin banyaknya menteri yang terjerat kasus korupsi membuat Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) berencana menaikkan gaji para menterinya dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK periode 2014-2019.
Namun, pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salam Salang berpendapat lain. Menurut dia, sah-sah saja JK mewacanakan kenaikan gaji menteri, namun tidak tepat jika kenaikan gaji tersebut diwacanakan saat ini.
"Silakan naikkan gaji menteri, tapi jangan sekarang. Kan belum kerja sudah wacana, lebih baik nanti saja," kata Sebastian saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (6/8/2014).
Sebastian berujar, dari sisi strategis mewacanakan gaji menteri saat ini sangat tidak tepat meskipun tujuannya agar para menteri tidak korupsi. Ia menambahkan, terlebih isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih diperdebatkan.
"Sekarang BBM saja masih jadi jadi perdebatan, jadi lebih baik kerja saja dulu dan realisasikan program-program kebijakan yang baik," ujar dia.
Masih menurut Sebastian, rakyat tidak akan marah jika benar nantinya para menteri Jokowi-JK dinaikkan gajinya, asal sudah bekerja dan benar sudah merealisasikan program-program yang pro-rakyat.
"Asal kebijakan untuk rakyat benar-benar direalisasikan, rakyat tidak akan marah, tapi kerja saja dulu," tandas Sebatian.
Bertempat di kediamannya di Jalan Brawijaya Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, JK mengatakan korupsi oleh seorang menteri itu dipengaruhi perilaku sang menteri itu sendiri. Namun ia memahami bahwa gaji menteri sekarang di luar tunjangan hanya berkisar Rp 19 juta per bulan, dan sudah lama tidak dinaikkan.
"Kita sadar gaji menteri Rp 19 juta per bulan. Bandingkan gaji anggota DPR Rp 70 juta per bulan, dapat fasilitas macam-macam," kata dia, Jumat 5 September 2014.
JK menegaskan, gaji yang tidak kunjung naik dan terhitung rendah di antara pejabat lainnya adalah presiden dan menteri. Oleh karena itu, tidak heran jika ada menteri yang tergiur untuk melakukan korupsi. JK pun berharap menteri-menteri di kabinetnya nanti akan menerima gaji yang lebih baik.
"Kita realistis juga, kalau gajinya segitu bagaimana?" ujar JK. (Ans)
Pengamat: JK Boleh Naikkan Gaji Menteri, Tapi Jangan Sekarang
Sebastian berujar, dari sisi strategis mewacanakan gaji menteri saat ini sangat tidak tepat meski bertujuan agar menteri tidak korupsi.
diperbarui 06 Sep 2014, 14:07 WIBDiterbitkan 06 Sep 2014, 14:07 WIB
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Sambut HUT TNI ke-79, Perbasi Buat Lapangan Basket dengan Mural Jenderal Ahmad Yani di Tangerang
6 Hoaks yang Beredar Sepekan, Simak Biar Tak Terpengaruh
iPhone SE 4 Tanpa Home Button, Apple Bakal Rilis pada 2025
7 Oktober 2024 Memperingati Hari Apa Saja? Hari Bersejarah yang Wajib Diketahui
Wayang Jogja Night Carnival Kembali Digelar di HUT ke-268 Kota Yogyakarta
Indofood Riset Nugraha 2024-2025 Dibuka, Ajak Mahasiswa Gali Potensi Pangan Fungsional Lokal
Pesan Nyelekit Razman untuk Nikita Mirzani: Selamat Menikmati Pasal Berlapis dan Laporan Bertubi
Istana Bantah Jokowi Tak Salami Try Sutrisno Saat HUT ke-79 TNI
Ada Raffi Ahmad, Kadin Indonesia Umumkan Pengurus Periode 2024-2029
6 Zodiak Paling Jujur dan Berkata Apa Adanya, Pantang Berbohong Meski Menyakitkan
Kota Semarang Pertama Kali Raih Dua Penghargaan Tingkat Nasional, Apa Saja?
Dharma Pongrekun: Kenapa Namanya COVID-19, Bukan Tofik? Ini Penjelasan WHO!