Liputan6.com, Jakarta: Bank Indonesia di Jakarta, Senin (5/9), meluncurkan Program Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Nasional. Program ini diadakan untuk mengantisipasi risiko yang dihadapi pihak perbankan dan kegiatan usaha yang makin kompleks. Tujuannya agar sumber daya manusia perbankan nasional mempunyai kompetensi dan kualitas bidang manajemen risiko serta tata kelola perbankan di Indonesia.
Kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara akan menyetor dividen untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2005 sebesar Rp 12 triliun. Kementerian BUMN juga akan menambah setoran APBN dari privatisasi BUMN sebesar Rp 3,5 triliun. Ini termasuk divestasi sisa saham di PT Perusahaan Gas Nasional (PGN). Namun sisa 10 persen dari 30 persen saham PT PGN yang disetujui DPR hanya dapat didivestasi sebesar 7,1 persen.
Kebijakan Bank Indonesia menaikkan BI rate menjadi 9,5 persen tak berdampak pada penyaluran kredit konsumsi. Menurut pihak BI, perbankan nasional masih dapat melakukan berbagai langkah efisiensi. Di antaranya dengan mengurangi keuntungan karena BI rate bersifat sementara.(MAK/Tim Liputan 6 SCTV)
Kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara akan menyetor dividen untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2005 sebesar Rp 12 triliun. Kementerian BUMN juga akan menambah setoran APBN dari privatisasi BUMN sebesar Rp 3,5 triliun. Ini termasuk divestasi sisa saham di PT Perusahaan Gas Nasional (PGN). Namun sisa 10 persen dari 30 persen saham PT PGN yang disetujui DPR hanya dapat didivestasi sebesar 7,1 persen.
Kebijakan Bank Indonesia menaikkan BI rate menjadi 9,5 persen tak berdampak pada penyaluran kredit konsumsi. Menurut pihak BI, perbankan nasional masih dapat melakukan berbagai langkah efisiensi. Di antaranya dengan mengurangi keuntungan karena BI rate bersifat sementara.(MAK/Tim Liputan 6 SCTV)