Jusuf Kalla soal Tarif Resiprokal AS: Efeknya Bagi Indonesia Tidak Akan Besar

Liputan6.com, Jakarta Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Rabu, 2 April 2025 resmi telah mengenakan tarif resiprokal atau tarif timbal balik kepada Indonesia sebesar 32 persen dari basis tarif sebesar 10 persen yang diterapkan AS kepada semua negara dan tarif yang dikenakan AS saat ini.

Terkait hal itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla atau akrab disapa JK meyakini kebijakan tarif resiprokal AS ke Indonesia sebesar 32 persen itu tidak akan berefek besar.

Dia menilai, hal itu hanya sebatas isu tekanan atau pressure dan isu politik saja.

"Saya pikir, itu adalah isu politik saja. Efeknya bagi Indonesia tidak akan besar. Jadi jangan terlalu khawatir seakan-akan mau kiamat dunia ini," kata JK dalam keterangannya, Sabtu (5/4/2025).

Dia bahkan mematok bahwa dampak tarif impor Trump bagi Indonesia hanya sekitar 10 persen. JK mencontohkan harga ekspor salah satu produk sepatu ke AS berkisar 15 sampai dengan 20 USD, dan harga jual sepatu di sana mencapai 50 hingga 70 USD.

"Dengan tarif impor yang dikenakan 32 persen, dikalikan dengan harga ekspor 20 dollar AS, maka total tarif impor yang dikenakan hanya mencapai 6,4 dollar AS. Jadi, hanya kurang lebih 10 persen dari harga jualnya,” jelas dia.

Sebaliknya, lanjut JK, pengenaan tarif inpor 32 persen justru akan berdampak pada konsumen dan pengusaha Amerika sendiri.

“Justru saya berpikir, para pengusaha dan konsumen Amerika sendiri yang akan kena dampaknya sendiri karena daya beli akan tinggi," ungkapnya.

Kebijakan Trump terkait impor AS tersebut diyakini JK hanyalah bersifat emosional dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di negaranya, yang dibungkus dengan unsur politik.

Sebagai kepala negara, dia sengaja mengeluarkan kebijakan dengan tujuan agar negara lain berunding dengan Negeri Paman Sam itu.

"Angka-angka ini hanya tekanan saja untuk negosiasi. Sama kalau anda mau beli sesuatu, dikasih dulu harga tinggi baru berunding," kata JK.

Presiden Prabowo Subianto bersama empat pemimpin negara anggota ASEAN membahas respons atas kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik dari Amerika Serikat (AS) yang diumumkan Presiden Donald Trump.

Prabowo melakukan telewicara dan bertukar pandangan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Hal itu diungkapkan oleh Anwar Ibrahim.

"Hari ini saya berkesempatan melakukan diskusi melalui telepon dengan para pemimpin negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura, untuk memperoleh pandangan dan mengoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik oleh Amerika Serikat (AS)," tulis Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam akun Instagram @anwaribrahim_my_, dikutip Sabtu (5/4/2025).

Dia mengatakan, akan ada pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang digelar pada pekan depan. Hal itu sebagai tindak lanjut pembicaraan antar pemimpin negara dalam merespon penerapan tarif resiprokal AS.

"Insyaallah, pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN minggu depan akan terus membahas masalah ini dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota," sambungnya.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian, menyoroti kebijakan baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yaitu penetapan tarif resiprokal untuk sejumlah negara termasuk Indonesia, yang dinilainya akan membawa kesempatan sekaligus keseimbangan baru.

Seperti diketahui, mulai 2 April 2025 AS memberlakukan tarif dasar 10% plus tambahan 32% untuk Indonesia. Fakhrul memandang, pemerintah RI sebaiknya tidak reaktif dan melakukan tindakan balasan yang terlalu cepat.

Belajar dari proses yang terjadi sebelumnya, ia menilai ada kecenderungan pemerintahan Donald Trump lebih menggunakan metode Carrot and Stick, dengan penetapan tarif baru ini sebagai permulaan.

“Negosiasi bilateral antar negara terkait perdagangan adalah hal yang selanjutnya akan dilakukan,” ujar Fakhrul dikutip Sabtu (5/4/2025).

Ia menjelaskan, kondisi dunia sekarang ini mulai mengalami perubahan dengan terjadinya pelemahan multilateralism. Ke depannya, perjanjian kerjasama ekonomi akan lebih banyak dilakukan langsung antar negara atau bilateral.

“Dalam kondisi seperti sekarang ini, pelemahan ekonomi domestik dan pelemahan nilai tukar rupiah adalah hal yang lumrah terjadi dan rupiah akan berada dalam kondisi overshoot (pelemahan yang cepat dalam waktu pendek), untuk kemudian kembali menguat pada keseimbangan baru,” jelas dia.

“Untuk bisa memiliki keseimbangan baru rupiah yang kuat, pemerintah harus melakukan beberapa hal,” lanjutnya.

Beberapa yang bisa dilakukan adalah proses realokasi anggaran sehingga perputaran ekonomi dalam negeri bisa meningkat. Pemerintah juga perlu memberikan komunikasi baik kepada masyarakat dan pasar keuangan tentang langkah konkret untuk memastikan ketergantungan Indonesia pada ekonomi global bisa turun dalam jangka waktu yang cepat.

“Isu ketahanan pangan, energi dan kesehatan menjadi hal penting terkait dengan meningkatnya tensi perang dagang.”