Sekjen PPP: SMS dari SDA Tak Sesuai Konstitusi Partai

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy buka suara terkait beredarnya pesan singkat (SMS) dari Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA). Menurut pria yang akrab disapa Romy itu, perintah dalam pesan singkat itu sudah tidak tepat dilakukan di zaman sekarang.

"Itu kaya Perintah Harian Pangkopkamtib (Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban di era Orde Baru). Ingat Laksamana Soedomo zaman dulu? Itu ada Perintah Harian Pangkopkamtib. Tetapi itu bukan zamannya lagi," kata Romy di Kantor DPP PPP, Jakarta, Sabtu (19/4/2014).

Ketua Komisi IV DPR itu pun mempertanyakan landasan pengambilalihan kepengurusan partai dalam pesan singkat itu. Sebab, tanpa landasan, perintah pengambilalihan itu melanggar konstitusi partai.

"Dasarnya apa? Kan semua pernyataan itu harus ada landasan konstitusi partai. Pengambilalihan partai menjadi dirinya itu kan tidak miliki landasan hukum atas dasar apa," kata Romy.

Oleh karena itu, SDA dinilai Romy seperti mengukuhkan diri berada di konstitusi partai. Karenanya, dia mengingatkan SDA untuk 'taubat' dan kembali ke konstitusi partai.

"Itu semakin mengukuhkan bahwa beliau menempatkan di atas konstitusi partai. Kita ingatkan untuk kembali pada konstitusi partai," ujar Romy.

Seperti diketahui, kondisi internal PPP semakin memanas. Apalagi kubu SDA melakukan pemecatan terhadap 4 Ketua DPW dan 1 Wakil Ketua Umum DPP PPP.

Merespons hal itu, Romy dan sejumlah jajaran pengurus PPP lainnya menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP malam ini. Bersamaan dengan itu muncul pesan singkat yang mengatasnamakan SDA.

Berikut isi pesan singkat yang beredar itu:

"Ass ww. Diserukan kepada Yth : PH DPP PPP, Majelis2 DPP PPP dan Mahkamah Partai DPP PPP, Para Ketua DPW PPP, Mantan Wakil Ketua Umum DPP PPP, Mantan Ketua DPW PPP, bahwa PPP pada saat ini dalam kondisi yang TIDAK BIASA, karena itu Saya Suryadharma Ali Ketua Umum DPP PPP untuk sementara mengambil alih seluruh tugas, fungsi dan tanggung jawab kepartaian dalam rangka menormalkan kembali kondisi partai dari kekacauan.

Oleh karena itu, segala macam surat2 termasuk surat undangan dari DPP PPP untuk keperluan apapun, bila dalam bentuk surat HARUS Ditandatangani oleh Saya Ketua Umum yang sah yg dipilih oleh Muktamar. Apabila dalam bentuk SMS, maka nomor telepon ini 08118772XXX dan 08111333XXX adalah nomor telepon yang merepresentasikan Ketua Umum DPP PPP. Di luar itu, maka surat apapun yg dikeluarkan atau sms apapun yg dikirim atas nama DPP PPP, ADALAH LIAR. !!!".