Daya Beli Lesu di Lebaran 2025, Apa Penyebab dan Bagaimana Jalan Keluarnya?

Jimly: Perppu SBY Hapus UU Pilkada Menuai Kontroversi

SBY mengambil keputusan untuk mengeluarkan Perppu yang di dalamnya mengatur pilkada langsung dengan perbaikan.

oleh Liputan6 Diperbarui 01 Okt 2014, 01:40 WIB

Diterbitkan 01 Okt 2014, 01:40 WIB

Jimly Asshiddiqie Sindir Kubu Prabowo-Hatta

Jimly menyebut pelaksanaan Pilpres 2014 ini sudah berjalan baik. Namun, dirinya tak menampik suasana tegang pasca pilpres masih terus menyelimuti, Jakarta, Senin (4/8/2014) (Liputan6.com/Faisal R Syam)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menghapus Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD, yang otomatis mengembalikan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Menanggai hal itu, Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie mempersilakan SBY untuk melakukan hal tersebut. Namun menurut dia, hal itu berpotensi menuai kontroversi.

"Pasti ini akan menuai kontroversi, di masa akhir jabatannya, ya tidak apa-apa, biarkan saja, silahkan saja," kata Jimly, Rabu (1//10/2014).

Sesuai dengan UUD 1945 pasal 22 ayat 1, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Presiden SBY seusai memimpin rapat konsolidasi Partai Demokrat di Hotel Sultan, Selasa kemarin menegaskan akan segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Undang-Undang Pilkada, yang didalamnya mengakomodasi pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat, namun dengan sejumlah perbaikan.

Hal ini dilakukan Presiden Yudhoyono untuk merespons ketidakpuasan masyarakat atas disetujuinya UU Pilkada oleh DPR yang didalamnya menerangkan bahwa Pilkada dilaksanakan melalui DPRD (tidak langsung).

Presiden SBY pada Selasa malam, menggelar rapat terbatas dengan anggota kabinetnya memantapkan Perppu yang akan diterbitkan tersebut.

Menurut SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, saat ini pemerintah berpandangan sama dengan Partai Demokrat yang mendukung pilkada langsung dengan sejumlah perbaikan. Dia mengakui bahwa pilkada langsung dengan perbaikan, yang diperjuangkan Partai Demokrat di DPR pada Rapat Paripurna pekan lalu tidak berhasil.

Oleh karena itu, SBY mengambil keputusan untuk mengeluarkan Perppu yang di dalamnya mengatur pilkada langsung dengan perbaikan.

"Setelah hari ini atau esok saya terima RUU hasil sidang paripurna kemarin, maka aturan mainnya harus saya tandatangani. Dan setelah saya tandatangani, karena saya sungguh mendengar kehendak rakyat, maka saya akan mengeluarkan Perppu yang di dalamnya terkandung sistem pemilu langsung dengan perbaikan," tegas SBY. (Ant)