Menko Kemaritiman Fokus Penegakan Kedaulatan Laut RI

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mempunyai visi dan program menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Terkait hal itu, Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan persoalan kedaulatan wilayah laut Indonesia belum selesai seutuhnya.

"Salah satu program kedaulatan di laut ialah penyelesaian soal batas-batas laut wilayah Indonesia...Ini harus dikawal," kata Indroyono di Komplek Seskoal, Cipulir, Jakarta Selatan, Selasa (4/11/2014).

Menurut dia, penegakan kedaulatan wilayah kelautan Indonesia menjadi program kerja yang diutamakan.

Indroyono menyebutkan sesuai dengan hasil Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut atau UNCLOS tahun 1982, wilayah laut Indonesia ialah 12 mil laut teritorial dan 200 mil Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Namun, hasil UNCLOS tersebut belum diratifikasi oleh berbagai negara sehingga banyak negara yang melanggar batas wilayah laut Indonesia.

Ke depan, Indroyono akan sosialisasikan dan mendorong negara-negara lain untuk meratifikasi kesepakatan konferensi kelautan tahun 1982 tersebut. "Ini juga harus diratifikasi dan dipromosikan ke luar negeri, UNCLOS tahun 1982 belum banyak diratifikasi," kata Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo. (Ant)