Perpecahan Dalam Partai Golkar

Liputan6.com, Jakarta - Bentrokan fisik mewarnai puncak perseteruan di tubuh Partai Golongan Karya (Golkar), partai yang dilahirkan pada masa Orde Baru. Puluhan anggota Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dari kelompok Ahmad Doli Kurnia dan massa AMPG pimpinan Yoris Raweyai saling serang di Kantor DPP Golkar di Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Pusat.

Saling serang terus berlanjut, massa lawan dikejar hingga belakang kompleks DPP Golkar. Seorang anggota AMPG yang terjebak menjadi sasaran kekerasan anggota AMPG dari kubu lawan.

Akibat bentrokan ini, beberapa anggota AMPG pun menderita luka parah. Sejumlah kendaraan yang ada di lokasi kejadian seperti sepeda motor dan mobil juga ikut menjadi pelampiasan emosi. Politisi Partai Golkar Yoris Raweyai kemudian muncul dan memerintahkan kelompoknya untuk tidak tersulut emosi.

Usai terjadi bentrokan, rapat pleno DPP Partai Golkar dilanjutkan. Awalnya sidang dipimpin oleh Agung Laksono karena Ketua Umum (Ketum) Aburizal Bakrie atau yang akrab disapa Ical batal hadir.

Belakangan, Titik Hediati Soeharto mengabarkan Ical menunjuk Theo Sambuaga sebagai pimpinan sidang. Sidang pleno mulai memanas ketika Theo membacakan keputusan bahwa Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar tetap diselenggarakan 30 November di Bali.

Keputusan itu menuai hujan interupsi, bahkan juga lemparan gelas. Tetapi Theo bergeming dan meninggalkan ruangan. Politisi Golkar Agun Gunanjar Sudarsa menuding tindakan sepihak Theo Sambuaga adalah otoriter.

Menyikapi tindakan sepihak kubu Ical, waketum Partai Golkar Agung Laksono melawan. Agung bersama sejumlah calon ketum Partai Golkar lainnya membentuk presidium penyelamat Partai Golkar. Presidium akan menggelar Munas tandingan sebelum bulan Januari 2015 mendatang.

Karena mendapat perlawanan, Ical mengumpulkan para Ketua DPD Partai Golkar di Hotel Sultan Jakarta. Sebanyak 34 dewan pimpinan daerah tingkat I Partai Golkar menyatakan mendukung pelaksanaan Munas ke-9 Partai Golkar di Bali.

Partai Golkar dilahirkan pemerintah Orde Baru untuk menyokong kekuasaan Presiden Soeharto. Dengan dukungan penuh militer dan birokrasi, selama puluhan tahun Partai Golkar selalu menjadi pemenang Pemilihan Umum (Pemilu).

Walau kekuasaan Soeharto tumbang, Partai Golkar selalu meraih suara signifikan meskipun dari pemilu ke pemilu suaranya terus menurun.

Demikian pula di bawah kepemimpinan Ical. Jumlah kursi Partai Golkar di DPR terus menurun. Ical juga gagal menjadi calon presiden bahkan calon wakil presiden. Setelah gagal menjadi cawapres, Ical membawa Partai Golkar merapat kepada kubu Koalisi Merah Putih (KMP).

Dengan dukungan Partai Golkar, KMP menguasai mayoritas kursi DPR mengalahkan kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung pemerintah. Dalam konteks inilah, menurut pengamat politik, pemerintah mempunyai kepentingan strategis dengan Munas Golkar tersebut.

Dengan alasan keamanan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhi Purdijatno menyarankan agar Munas Golkar ditunda.

Hal senada juga disampaikan oleh Kapolri. Pihaknya masih melakukan evaluasi keamanan mengingat Bali merupakan lokasi wisata yang sangat memerlukan rasa aman dan nyaman.

Meski demikian, sejumlah persiapan Munas terus dilakukan. Bendera dan baliho partai berderet di sepanjang jalan di kawasan elite Nusa Dua, Bali. Situasi itu menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku pariwisata di Bali.

Pihak kepolisian harus bersikap tegas menjaga keamanan di Bali, terlepas dari kepentingan politik kedua pihak yang bertikai di tubuh Partai Golkar. Polisi harus bersikap netral. Kubu mana pun yang mengacau keamanan Bali harus diberikan pelajaran.

Saksikan Barometer Pekan Ini selengkapnya pada tautan video yang ditayangkan Liputan 6 Petang SCTV, Sabtu (29/11/2014) di bawah ini. (Vra/Sss)