Pertamina Siap Tindaklanjuti Rekomendasi Penghapusan Premium

Asalkan, kebijakan penghapusan BBM berjenis premium dengan research octane number 88 tersebut nantinya demi kebaikan nasional.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 24 Des 2014, 00:01 WIB
Diterbitkan 24 Des 2014, 00:01 WIB
Pertamina Siap Tindaklanjuti Rekomendasi Penghapusan Premium
Asalkan, kebijakan penghapusan BBM berjenis premium dengan research octane number 88 tersebut nantinya demi kebaikan nasional.

Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama (Dirut) Pertamina Dwi Soetjipto menegaskan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas untuk menghapus bahan bakar minyak (BBM) berjenis premium dengan research octane number 88. Asalkan, kebijakan tersebut nantinya demi kebaikan nasional.

"Jadi, kalau itu demi kebaikan nasional sudah barang tentu Pertamina akan menindaklanjuti sesuai kebijakan pemerintah, terhadap bagaimana pengamanan pasokan BBM bagi masyarakat," kata Dwi usai bertemu Jaksa Agung HM Prasetyo di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (23/12/2014).

Dia pun yakin, kalau harga BBM bersubsidi selisih harganya tak terlalu jauh dengan BBM non-subsidi, maka masyarakat pasti akan memilih bahan bakar yang kualitasnya lebih baik. "Jadi, kalau antara subsidi dan non-subsidi tidak terlalu jauh, pasti orang akan bergeser yang lebih baik kualitasnya," ujar dia.

Saat disinggung apabila subsidi BBM berjenis premium dihapus dan dialihkan, Dwi meminta agar hal tersebut ditanyakan ke pemerintah.

"Itu yang harus ditanya ke pemerintah, bagaimana kebijakan pemerintah. Tapi, Pertamina siap saja apa pun yang dilakukan pemerintah untuk mengamankan pasokan BBM ke masyarakat," ungkap mantan Dirut PT Semen Indonesia itu.

Selain itu, Dwi mengatakan, kalau nanti hal tersebut terealisasi maka itu akan membutuhkan waktu untuk sosialisasi. "Tentu nanti akan butuh waktu bagaimana Pertamina siapkan fasilitasnya dan sosialisasi ke masyarakat," kata dia.

Dwi mengatakan, banyak hal yang harus pararel termasuk bagaimana kebijakan pemerintah nanti berkaitan rekomendasi penghapusan premium. ‎"Nanti tentu akan butuh waktu," tandas Dwi Soetjipto. (Ans)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya