Panglima TNI Akan Tempatkan Prajurit di Bandara dan Pelabuhan

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memperkuat sisi keamanan sarana infrastruktur transportasi di tanah air. Nota kesepahaman (MoU) antara Kemenhub dan TNI pun dilakukan berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Presiden lewat Seskab meminta TNI melakukan sinergi dengan kementerian yang ada dalam rangka memperlancar pembangunan nasional," ujar Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (20/2/2015).

Dia menjelaskan, peran TNI dalam MoU tersebut mencakup upaya keamanan baik di bidang militer maupun nonmiliter. "Dalam UU TNI, ancaman yang bersifat militer 'leading sector'-nya adalah TNI. Kalau ancaman bersifat nonmiliter, kita akan hanya memback up saja," kata Moeldoko.

Ia pun menangkis anggapan TNI ingin mengembalikan dwifungsinya seperti saat era orde baru. Menurut dia, tujuan MoU tak lebih dari memberikan dukungan nyata kepada Kemenhub.

"Harus dibedakan fungsi yang lalu (era orba) dengan sekarang (era reformasi). Kita tak inginkan pembangunan nasional terganggu. Kami bersikap membantu, kita ikuti SOP yang diberikan oleh Kemenhub. Kemudian, SOP diberikan kepada prajurit agar tak berjalan sendiri-sendiri," jelas dia.

Selanjutnya, Moeldoko mengungkap rencananya untuk menempatkan anggota-anggota TNI di sarana transportasi publik di bawah pengelolaan Kemenhub. Antara lain bandar udara, pelabuhan, dan obyek transportasi lainnya.

"Personel TNI yang akan diperbantukan adalah personel yang akan memasuki masa pensiun sekaligus untuk magang dalam masa MPP (Masa Persiapan Pensiun)," kata Moeldoko.

Sementara itu, Menteri perhubungan Ignasius Jonan mengapresiasi komitmen TNI yang akan mendampingi Kemenhub dalam pembangunan infrastruktur di masa yang akan datang. Dalam tahap pembangunan ini, Jonan mengungkapkan ancamannya tak hanya yang bersifat kamtibnas, namun ancaman yang bersifat skala nasional. Oleh karena itu, Kemenhub menggandeng TNI.

"Saya berterimakasih atas keikutsertaan TNI mengawal pembangunan di bidang transportasi. Pembangunan nasional ditujukan pada daerah terjauh, terdalam, wilayah perbatasan dan daerah bencana," kata mantan Direktur Utama PT KAI itu.

Ia menjelaskan, proyeksi Kemenhub ke depan adalah membangun 1.000 pelabuhan dalam kurun waktu 5 tahun. "Pembangunan laut yang ada saat ini sebanyak 1246 pelabuhan. Kita (Kemenhub) memiliki target membangun 1.000 pelabuhan dalam waktu 5 tahun ke depan," ungkap dia.

Jonan menambahkan, ia akan melakukan pembangunan di seluruh bidang transportasi, tak hanya bidang kelautan saja.

"Menurut data Kemenhub, jumlah bandara, saat ini terdapat 237 dan direncanakan 49 bandara baru yang akan dibangun. Begitu juga stasiun kereta, dimana sudah ada 576 stasiun dan direncanakan akan dibangun 120 stasiun kereta yang baru," tandas Jonan.

Dalam tahap pembangunan ini, tak hanya ancaman yang bersifat kamtibnas, namun ancaman yang bersifat skala nasional. Oleh karena itu, Kemenhub menggandeng TNI. (Mut)