Anggota Komisi I DPR: Anggaran Alutsista Indonesia Belum Ideal

Liputan6.com, Jakarta - Jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Medan, Sumatera Utara, membuat pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti alat utama sistem persenjataan (alutsista) militer Indonesia. Khususnya pada pengadaan pesawat.

Wakil Ketua Komisi I, Tantowi Yahya, mengatakan kecelakaan ini semakin menguatkan desakan ke pemerintah untuk tidak menerima barang hibah ataupun membeli barang bekas, khususnya dalam pengadaan pesawat militer.

Dia pun menunggu janji Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pada uji kelayakan dan kepatutan, Rabu 1 Juli kemarin, yang akan fokus pada pengadaan alutsista baru. Gatot berjanji merealisasikannya jika resmi menjabat sebagai Panglima TNI.

"Melihat sikap calon panglima TNI kemarin, sesuai dengan sikap politik Komisi I, untuk mendorong pemerintah tidak membeli yang bekas. Kalau bekas seperti tank atau mobil itu kan hanya mogok, tetapi kalau pesawat bekas, ya pasti berhenti di udara kan," ujar Tantowi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (2/7/2015).

Politisi Golkar itu pun menjelaskan butuh anggaran minimal Rp 300 triliun dan idealnya mencapai Rp 600 triliun untuk memenuhi alutsista baru.

"Bicara anggaran pengamanan NKRI, itu kan dibutuhkan minimum Rp 300 triliun. Tapi kalau idealnya itu, (anggarannya) 2 kali lipat, artinya mencapai Rp 600 triliun. Tapi kan kita punya ruang terbatas di anggaran. Kan tidak mungkin juga anggaran negara melonjak hingga 300 persen. Karena itu, anggarannya sesuai batas kewajaran yang bisa diambil dari APBN," jelas Tantowi.

Walaupun tak mencapai angka Rp 300 triliun, Tantowi menuturkan nominal anggaran itu sudah naik pesat. Pada 2009 anggarannya hanya Rp 33 triliun.

"Sekarang kan sudah Rp 106 triliun. Itu kan mendekati biaya minimum. Meskipun itu tidak ideal, masih jauh (dari anggaran ideal)," pungkas Tantowi. (Bob/Yus)