DPR: Bentrok TNI-Polri di Polewali Mandar Terkait Moral Prajurit

Liputan6.com, Jakarta - Anggota TNI dan Polri kembali bentrok di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Bentrokan pecah pada Minggu 30 Agustus 2015 sekitar pukul 13.00 Wita saat berlangsung kegiatan balapan. Akibat bentrokan tersebut, 1 anggota TNI meninggal dunia di tempat karena mengalami luka tembak.‎

Anggota Komisi I DPR Tubagus (TB) Hasanuddin menyatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan para petinggi TNI Polri harus segera melakukan langkah-langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.
‎
"Saya kira anggota DPR Komisi I turut menyesalkan kasus-kasus perkelahian antara angkatan TNI-TNI (antar matra) dan TNI dengan anggota polisi. Kalau tiap bulan ada, ini apa? Siapa yang mengingatkan di atas, Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, ini tidak boleh terjadi," kata TB Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2015).

Pensiunan TNI bintang 3 ini menegaskan,‎ penyebab terjadinya bentrokan tersebut harus dipelajari. Apalagi insiden ini menyangkut morat prajurit. "Penyebab apa pun harus dipelajari, ada keputusan mendasar, ini jatuhnya moral prajurit, tidak boleh ada kasus merugikan rakyat," tegas dia.

Sekretaris Militer era Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri ini menyatakan, pemakaian senjata hanya digunakan untuk kepentingan negara, bukan bertempur sesama aparat.

"Senjata dibeli dengan uang rakyat, untuk kepentingan negara, bukan bertempur sesama aparat. Yang bawa sangkur dan senapan nggak boleh liar, ada komandan peleton dan kompi," papar dia.

Terus Lakukan Koordinasi

Sementara itu, Wakil ketua DPR Agus Hermanto berharap peristiwa ini tidak terulang kembali. Politisi Partai Demokrat ini mengimbau agar para petinggi TNI AD dan Polri semakin meningkatkan koordinasi.

"Kita mengimbau dan menyampaikan kepada pimpinan TNI-Polri agar melakukan koordinasi yang lebih intensif. Tidak hanya itu, pimpinan menengah dan pimpinan bawah harus melakukan koordinasi," imbau dia.
‎
Oleh karena itu, Agus menekankan, DPR mendorong agar seluruh proses hukum tetap berjalan. Sebab, insiden yang menyebabkan 1 orang anggota TNI tewas tertembak ini dapat memicu bentrokan yang lebih besar.

"Segala sesuatu permasalahan hukumnnya harus diurus sampai tuntas, jika ada sesuatu yang melanggar hukum, ya harus ditindak, kalau ada yang melanggar disiplin ya harus ditindak," tandas Agus. (Ado/Bog)