Liputan6.com, Jakarta - Hampir 2 minggu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyisir satu per satu pengajuan anggaran setiap SKPD. Hasilnya, Ahok memangkas banyak anggaran karena dinilai tidak pantas.
Sebagai gantinya, dia akan mengalihkan dana itu untuk pembangunan. Terutama pembangunan rumah susun yang kini tengah dikejar.
"Mau tambah lagi bangun rusun sampai Rp 1 triliun lebih, Rp 1,7 triliun butuh bangun rusun lagi tambahan," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (27/11/2015).
Mayoritas mata anggaran yang dipangkas merupakan dana sosialisasi. Bagi dia, anggaran semacam itu banyak yang tumpang tindih antar-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Mendingan sisir uang-uang sosialisasi peningkatan pemahaman terus yang saling tumpang tindih SKPD," lanjut Ahok.
Baca Juga
Hal itu juga ditemukan pada Kabupaten Pulau Seribu yang kini dipimpin Budi Utomo. Sebagian besar anggaran di kabupaten itu digunakan untuk sewa kapal. Kapal-kapal ini digunakan bupati untuk berkeliling antarpulau.
"Sekali jalan Rp 11 juta, mengerikan sewa kapalnya. Lalu dia langsung koreksi dia kurangin, kurangin juga masih banyak," tutur Ahok.
Anggaran itupun dicoretnya. Sebagai solusi, dia mengizinkan bupati menggunakan kapal dinas gubernur untuk operasional sehari-hari.
"Ngapain? Ambil aja kapal itu. Nah, model-model begitu kita pangkas," tutup Ahok. (Bob/Mut)