PDIP Siaga I Jelang Kongres 2025, Kursi Megawati Digoyang?

Akbar Tandjung: Masih Minta Pengakuan, Golkar Ical Belum Sah

Hasil rapat tersebut yang sempat membuat Akbar kesal, adanya pemberian teguran kepada dirinya selaku Ketua Wantim Golkar.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 05 Jan 2016, 16:29 WIB

Diterbitkan 05 Jan 2016, 16:29 WIB

20160104-Munas-Partai-Golkar-Jakarta-Akbar-Tanjung-FF

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung (tengah) memberikan konferensi pers di Jakarta, Minggu (3/1). Pertemuan tersebut mendesak agar kedua kubu partai melakukan rekonsiliasi dengan menyelenggarakan munas. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie atau Ical menggelar Rapat Konsultasi Nasional dengan mengundang seluruh pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tingkat I seluruh Indonesia di Sanur, Bali, Senin 4 Januari 2016. Menurut kubu Ical, rapat tersebut untuk menyiapkan Rapimnas Golkar hasil Munas Bali pada akhir Januari 2016.

Namun, hasil rapat tersebut membuat Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung kesal. Sebab, ada pemberian teguran kepada dirinya selaku Ketua Wantim Golkar.

"Adanya pemberian teguran kepada Ketua Wantim. Padahal, Wantim hanya memberikan saran. Yang juga menarik dalam hasil rapat tersebut, ada diktum yang menyebutkan DPP Golkar segera mengambil langkah-langkah politik agar Menkumham segera mengesahkan hasil Munas Bali. Artinya, Golkar Munas Bali belum sah. Ini saja meminta pengakuan dulu," ujar Akbar di kantornya, Jakarta, Selasa (5/1/2016).

Selain itu, lanjut dia, dalam rakornas di Bali juga ada klausul agar pilkada ke depan harus mengikuti hasil survei. Kemudian, Musyawarah Daerah harus sesuai jadwal DPP Golkar Munas Bali.

Akbar juga mengungkapkan, dalam rapat tersebut partai berlambang pohon beringin itu juga akan bermanuver, dari berstatus oposisi menjadi pendukung pemerintahan Jokowi-JK.

"Yang terakhir, ada keinginan Rapimnas Golkar 2016 yang dilaksanakan pada 23 sampai 25 Januari di Yogyakarta dan alternatifnya di NTB. Tapi, bagaimana mau Rapimnas, jika belum mendapatkan surat pengesahan dari Menkumham," tegas Akbar.

Dia juga mengungkapkan, peserta Rakornas Golkar tidak menyepakati adanya Munaslub tahun ini.

"Direkomendasikan kepada DPP Partai Golkar agar melaksanakan hasil Munas Bali. Kemudian semua DPD I sepakat tidak akan melaksanakan Munaslub sampai 2019," pungkas Akbar.