Benny Rhamdani Bareng Ribuan Aktivis Geruduk Jalan Medan Merdeka Utara, Jaga Istana

Liputan6.com, Jakarta - Ribuan aktivis menggeruduk Istana Negara, Jakarta pada hari ini, Kamis (1/2/2024). Mereka tergabung dalam Aktivis Lintas Generasi Tegak Lurus Reformasi yang hendak 'menjaga' Istana agar tak diduduki oleh orang yang diduga sebagai pelanggar HAM.

Ketua Umum Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi (Barikade) 98 Benny Rhamdani mengatakan, para aktivis ingin menjaga kesakralan Istana sebagai simbol kedaulatan rakyat. Menurut dia, Istana tak boleh dimasuki oleh orang yang diduga cacat sejarah, kejahatan kemanusiaan, dan moral.

"Kami akan jaga, kami akan barikade," ujar Benny melalui keterangan tertulis, Kamis (1/2/2024).

Orang yang diduga pelanggar HAM yang dimaksud Benny dan para aktivis adalah Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto. Mereka tak ingin Prabowo memasuki Istana Negara, memimpin bangsa jika memenangkan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

"Sebab, Prabowo diduga melakukan tindak pidana pelanggaran HAM. Prabowo dinyatakan melakukan tindak pidana dalam keputusan Dewan Kehormatan Perwira, ada 10 poin, di butir c dikatakan Prabowo melakukan tindak pidana penghilangan kemerdekaan dan penculikan kepada aktivis yang dilakukan oleh satgas Tim Merpati dan satgas Tim Mawar yang dipimpin oleh Prabowo," papar Benny.

Meski sudah dinyatakan bersalah oleh internal TNI, lanjut dia, Prabowo tak diproses secara hukum dan negara seakan-akan dibuat takluk oleh mantan Danjen Kopassus itu.

"Hingga hari ini, hukum tidak pernah menyentuh Prabowo. Rekomendasi DPR sudah dikeluarkan, rekomendasi Komnas HAM juga sudah dilakukan. Tapi, negara seolah-olah takluk kepada seorang Prabowo," tutur Benny.

Benny mengatakan, para aktivis menuntut agar dibentuknya peradilan HAM ad hoc untuk mengadili Prabowo. Pihaknya tak ingin Prabowo maupun orang yang diduga pelanggar HAM lainnya, diberikan impunitas atau pembebasan dari hukuman.

"Jika Prabowo ngotot untuk tetap berkuasa melalui jalur Pemilu, Reformasi 1998 jilid II bisa terulang kembali. Kita ingin memberi pesan, siapa sangka diktator Soeharto, 32 tahun memerintah itu bisa ditumbangkan rakyat. Padahal, Soeharto didukung kekuatan militer saat itu," terang Benny.

Pihaknya meyakini, Reformasi 1998 jilid II atau revolusi sosial akan kembali terjadi.

Para aktivis sendiri sempat bergabung dengan Aksi Kamisan atau aksi yang dilakukan setiap hari Kamis di depan Istana Negara yang dilakukan korban pelanggaran HAM di Indonesia. Mereka bersama-sama salah satunya, Maria Catarina Sumarsih, ibu dari mahasiswa Universitas Atma Jaya yang tewas saat Tragedi Semanggi I Benardinus Realino Norma Irawan.

Sumarsih yang sudah 17 tahun menuntut keadilan atas kematian putranya itu, sepakat bahwa pengadilan HAM ad hoc harus segera dibentuk.

"Kalau memang Presiden Jokowi ini adalah seorang reformis sejati seharusnya Presiden Jokowi segera menerbitkan perpres pembentukan pengadilan HAM ad hoc," ujar Sumarsih.

Pembentukan pengadilan HAM ad hoc ini, guna menuntaskan seluruh peristiwa pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya yang terjadi pada tahun 1998.

"(Pengadilan HAM ad hoc) untuk Semanggi I, Semanggi II, dan juga kasus aktivis '98 yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM yaitu dalam kasus penghilangan orang secara paksa, penculikan dan kerusuhan 13-15 Mei 1998," tandasnya.

Sebelum mendatangi Istana, para aktivis sempat berziarah ke makam Pahlawan Reformasi atau korban dari Tragedi Trisakti di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Kamis pagi. Mereka ziarah ke makam Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendriawan Sie.

Sebelumnya, calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyinggung soal hak asasi manusia (HAM) kepada capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Pertanyaan yang disampaikan Ganjar adalah soal kasus orang hilang yang hingga saat ini belum diketahui rimbanya. Sebab tidak ada pengadilan yang mengadili pelakunya.

"Apakah bapak kalau jadi presiden akan membuat pengadilan HAM? Kedua, apakah bisa menunjukkan dan membantu keluarga agar mereka bisa berziarah (untuk menemukan orang yang disebut hilang)," tanya Ganjar kepada Prabowo saat debat perdana capres di Kantor KPU RI Jakarta, Selasa 12 Desember 2023.

Mendengar pertanyaan itu, Prabowo menyudutkan dahi dan menegaskan bahwa pertanyaan tersebut terlalu tendensius terhadap dirinya. Prabowo terlihat merasa tersinggung soal kasus 13 orang hilang yang terjadi pada 1998.

Prabowo merasa bingung, mengapa soal isu orang hilang selalu disudutkan kepadanya. Padahal, kasus tersebut terjadi di Mahfud Md yang mana wakil dari Ganjar di Pemilu 2024.

"Masalah yang bapak tanyakan itu agak tendensius, mengapa yang 13 orang hilang itu ditanya ke saya? Itu tendensius dan wakil bapak yang mengurus itu selama ini, dan kalau keputusannya mengadakan pengadilan HAM tidak ada masalah," jawab Prabowo.

Prabowo menambahkan, isu soal HAM selalu dihadapkan kepadanya setiap momentum pemilu presiden. Apalagi isu itu semakin kencang berhembus ketika survei elektabilitasnya tengah di atas angin.

Padahal menurut Prabowo, isu HAM yang menyudutkan dirinya saat masih menjadi militer dahulu sudah usai. Mereka yang dituding diculik dan dihilangkan olehnya sudah kembali dan mendukungnya saat ini.

"Lihat mereka yang dikatakan tapol (tahanan politik) kini duduk dan mendukung saya, saya kira isu itu selalu dihadapkan terhadap saya apalagi saat survei saya lagi tinggi," ucap Prabowo menandasi.