Kata KPK Soal Iuran Calon Ketum Golkar Rp 1 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Partai Golkar akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Bali. Dalam proses itu, semua bakal calon ketua umum akan dikenakan iuran wajib sebesar Rp 1 miliar untuk kelangsungan acara.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Syarif angkat bicara terkait ini. Menurut dia, sumbangan itu justru yang disebut dengan politik uang secara nyata.

"Itu politik uang yang nyata, mana ada di dunia, kalau mau jadi ketua partai harus nyumbang Rp 1 miliar," ujar Syarif saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (3/5/2016).

Dia menyatakan ada cara lain untuk membesarkan partai tanpa harus menggelontorkan uang miliaran. Cara itu bisa melalui ide-ide inovatif dan kreatif bagi pengembangan partai.

"Yang seharusnya disumbang para calon itu adalah ide-ide brilian untuk perbaikan Golkar, bukan uang yang Rp 1 miliar per calon," ucap Syarif.

Ketua Komite Pemilihan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, Rambe Kamarul Zaman sebelumnya menuturkan pihaknya akan menarik iuran sebesar Rp 1 miliar kepada setiap bakal calon ketua umum. Uang itu tidak boleh kurang, lantaran sudah menjadi keputusan partai. Dia pun merasa yakin, para bakal calon ketua umum Golkar mampu membayarnya.

Rambe mengatakan, jika ada bakal calon Ketua Umum Golkar ingin menyumbang lebih maka pihaknya tidak akan melarang. Sebab, justru akan membantu berjalannya Munaslub Golkar yang akan diselenggarakan di Bali.

‎Namun, Ketua Komisi II DPR ini menyatakan, pihaknya tidak akan mempublikasi jumlah sumbangan bakal calon Ketua Umum Golkar tersebut.