Pancasila Harga Mati

Liputan6.com, Jakarta - Berpakaian khas Betawi, Presiden Jokowi memasuki mimbar sebagai inspektur upacara. Lagu Indonesia Raya pun menggema, tanda dimulainya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila.

Upacara yang berlangsung khidmat ini tidak diselenggarakan di Istana Negera, tapi Gedung Pancasila yang berada di Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No 6, Jakarta Pusat. Ini menjadi peringatan pertama Hari Lahir Pancasila sejak bangsa ini merdeka.

Ratusan pelajar dan mahasiswa serta prajurit TNI mengikuti upacara ini. Jajaran menteri Kabinet Kerja yang kompak berpakaian adat, juga mengikuti upacara ini. Sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara juga hadir.

"Untuk mengenang jasa para pahlawan, dan pejuang-pejuang bangsa, mengheningkan cipta dimulai," ujar Presiden bernama lengkap Joko Widodo itu saat memimpin upacara, Kamis 1 Juni 2017.

Usai mengheningkan cipta, upacara dilanjutkan pembacaan teks Pancasila oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan, dan pembacaan Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laolly.

"Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia, menimbang, a. Bahwa Pancasila sebagai lambang dan dasar negara RI harus diketahui asal-usulnya oleh Bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi," ujar Yasonna, mengawali pembacaan Keppres Nomor 24 Tahun 2016.

"Sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," Yasonna melanjutkan.

Usai Ketua DPR Setya Novanto membacakan Pembukaan UUD 1945, Jokowi kemudian membacakan pidatonya.

Presiden yang didampingi Wapres Jusuf Kalla pada itu menyebutkan, upacara ini meneguhkan komitmen agar lebih mendalami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

"Pancasila merupakan hasil dari satu kesatuan proses yang dimulai dengan rumusan Pancasila tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan Ir. Sukarno, Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan final Pancasila tanggal 18 Agustus 1945," kata dia.

"Adalah jiwa besar para founding fathers, para ulama, dan pejuang kemerdekaan dari seluruh pelosok Nusantara sehingga kita bisa membangun kesepakatan bangsa yang mempersatukan kita," Jokowi melanjutkan.

Presiden mengingatkan bahwa kodrat bangsa Indonesia adalah keberagaman dari Sabang sampai Merauke. Berbagai etnis, bahasa, adat istiadat, agama, kepercayaan dan golongan bersatu padu membentuk Indonesia.

"Itulah kebhinneka tunggal ika-an kita," kata dia.

Namun, Jokowi melanjutkan, kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini sedang mengalami tantangan dan mengalami ujian. Saat ini ada pandangan dan tindakan yang mengancam kebinekaan.

"Saat ini ada sikap tidak toleran yang mengusung ideologi selain Pancasila. Masalah ini semakin mencemaskan, tatkala diperparah oleh penyalahgunaan media sosial yang banyak menggaungkan hoax alias kabar bohong," ujar dia.

Dalam pidatonya, Jokowi juga mengatakan, Bangsa Indonesia perlu belajar dari pengalaman buruk negara lain yang dihantui radikalisme, konflik sosial, terorisme, dan perang saudara. Namun, dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia bisa terhindar dari masalah tersebut.

"Kita bisa hidup rukun dan bergotong-royong untuk memajukan negeri. Dengan Pancasila, Indonesia adalah harapan dan rujukan masyarakat internasional untuk membangun dunia yang damai, adil, dan makmur di tengah kemajemukan," ujar dia.

Oleh karena itu, Jokowi mengajak peran aktif para ulama, ustaz, pendeta, pastor, bhiksu, pedanda, tokoh masyarakat, pendidik, dan seluruh komponen masyarakat untuk menjaga Pancasila. Pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus terus ditingkatkan.

"Ceramah keagamaan, materi pendidikan, fokus pemberitaan dan perdebatan di media sosial, harus menjadi bagian dalam pendalaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila," dia mengimbau.

Komitmen Pemerintah

Jokowi menyatakan komitmen pemerintah untuk penguatan Pancasila sudah jelas dan sangat kuat, serta berbagai upaya terus kita lakukan. Sebut saja Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

Bersama seluruh komponen bangsa, kata Jokowi, lembaga baru tersebut ditugaskan untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang terintegrasi dengan program-program pembangunan.

"Pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan dan berbagai program lainnya, menjadi bagian integral dari pengamalan nilai-nilai Pancasila," dia menegaskan.

Menurut Jokowi tidak ada pilihan lain kecuali masyarakat harus bahu-membahu menggapai cita-cita bangsa sesuai dengan Pancasila. Seluruh anak bangsa harus menyatukan hati, pikiran, dan tenaga untuk persatuan dan persaudaraan.

"Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus kembali ke jati diri sebagai bangsa yang santun, berjiwa gotong-royong dan toleran. Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus menjadikan Indonesia bangsa yang adil, makmur, dan bermartabat di mata internasional," kata dia.

Namun, Jokowi mengingatkan, masyarakat juga harus waspada terhadap segala bentuk pemahaman dan gerakan yang tidak sejalan dengan Pancasila. Pemerintah pasti bertindak tegas terhadap organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan yang anti-Pancasila, anti-UUD 1945, anti-NKRI, anti-Bhinneka Tunggal Ika.

"Pemerintah pasti bertindak tegas jika masih terdapat paham dan gerakan komunisme yang jelas-jelas sudah dilarang di bumi Indonesia," tegas dia.

Jokowi kembali mengingatkan agar seluruh anak bangsa menjaga perdamaian, persatuan, dan persaudaraan. Masyarakat harus saling bersikap santun, menghormati, toleran, dan membantu untuk kepentingan bangsa.

"Mari kita saling bahu-membahu, bergotong-royong demi kemajuan Indonesia," Jokowi menutup pidatonya.

Pancasila sudah harga mati menjadi dasar negara sejak Indonesia lahir. Kendati, perjalanan Pancasila sebagai ideologi Indonesia, sudah berkali-kali akan diganti.

Sejarawan yang juga peneliti LIPI Asvi Warman Adam menyebut, ideologi Indonesia pernah diperdebatkan pada zaman Presiden Sukarno.

Kala itu, perdebatkan tentang ideologi negara diganti oleh agama. Para konstituante memperdebatkan dasar negara Indonesia dalam persidangan.

"Dalam perdebatan, apakah dasar negara kita itu adalah Pancasila ataukah agama Islam. Banyak yang menginginkan agama Islam sebagai dasar negara, namun tidak mencapai suara yang cukup (tidak sampai kata sepakat)," kata Asvi saat ditemui Liputan6.com di di Gedung LIPI, Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, Rabu 31 Mei 2017.

Namun, karena perdebatan tersebut dianggap tidak berhasil untuk menentukan ideologi Indonesia, maka Presiden Sukarno kembali mengeluarkan Dekrit Presiden pada Juni 1959.

"Mereka berdebat apakah dasar negara itu Pancasila atau Islam atau ideologi sosial ekonomi. Tetapi tidak satu pun dari kelompok yang mencapai suara, sehingga usul atau perdebatan itu menjadi terkatung-katung," kata dia.

Tak hanya itu, pada era reformasi upaya mengganti ideologi negara kembali terjadi. Agama dimasukkan ke dalam konstitusi dasar-dasar negara.

"Tapi itu juga tidak berhasil," tutur Asvi.

Hal ini menjadi bukti kuat Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Sebab, telah berkali-kali dicoba dan diupayakan diganti, tetapi berulang kali pula diputuskan ideologi Indonesia tetap Pancasila.

"Karena (Pancasila) itu kan dasar negara. Jika fondasi itu diganti, maka negara itu akan runtuh. Kita cukup Pancasila saja. Agama atau ideologi lain tidak bisa gantikan Pancasila sebagai dasar negara," Asvi menegaskan.

Sebagian orang mengenal Sukarno adalah tokoh yang pertama kali menjadi penggagas rumusan Pancasila. Namun, ada juga anggapan yang menyebut Mohammad Yamin dan Soepomo lah sosok yang menggagas rumusan Pancasila.

"Jadi dikatakan bahwa penggagas pertama Pancasila itu bukanlah Sukarno, tetapi Mohammad Yamin, kemudian dikatakan lagi bukan hanya Moh Yamin tapi juga Soepomo," ungkap Asvi.

Ia mengatakan, lahirnya Pancasila diawali dengan serangkaian rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sejak 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945.

"Satu-satunya yang membahas tentang dasar negara itu hanya Sukarno dan itu disampaikan pada 1 Juni 1945. Jadi itulah sebabnya 1 Juni itu dijadikan sebagai Hari Kelahiran Pancasila," tutur dia.

Asvi menjelaskan, keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merupakan serangkaian proses, yang diawali dengan pidato dari Presiden Sukarno pada 1 Juni 1957.

"Kemudian 22 Juni yang dikenal sebagai Piagam Jakarta itu adalah masukan-masukan dari para tokoh dan kemudian disempurnakan lagi pada 18 Agustus 1957," Asvi menandaskan.

Asvi menuturkan, generasi muda Indonesia belum seluruhnya menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

"Kita bisa bilang sudah ada yang menerapkan (Pancasila) dan ada juga mereka yang belum menerapkannya," kata dia.

Menurut Asvi, kini ada banyak hal yang mengancam generasi muda Indonesia yang harus segera dicegah, sebab tidak sesuai dengan ajaran Pancasila.

"Misalnya, munculnya pandangan-pandangan yang radikal di generasi muda, yang juga menimbulkan gerakan yang ekstrem. Seperti terorisme atau kegiatan yang negatif lain yang harus segara dicegah," kata dia.

Selain itu, lanjut Asvi, juga menemukan sejumlah generasi muda yang senang melontarkan ujaran kebencian, seperti menghina Presiden atau etnis tertentu di media sosial.

"Itu harus ditindaklanjuti agar tidak terulang lagi, pemerintah harus tegas sehingga tidak ada lagi hal dan tindakan seperti itu," ungkap dia.

Namun, kata Asvi, ada juga generasi muda yang berprestasi di bidang keilmuan dan organisasi. Mereka mampu mengharumkan nama bangsa Indonesia.

Pada peringatan Hari Pancasila ini, Asvi berharap agar upaya-upaya merusak atau mengubah Pancasila harus segera dihentikan.

"Termasuk upaya-upaya untuk membentuk negara Khilafah, seperti itu pemerintah harus melakukan tindakan yang tegas dan jelas. Untuk yang anti-Pancasila harus diambil tindakan yang tegas," Asvi menandaskan.

Mahasiswa Universitas Gajah Mada (UGM) Robi Mardiansyah melihat, seharusnya Pancasila bisa lebih mencakup hal yang substansial ketimbang diamini sebagai fondasi.

"Pancasila adalah lima mimpi, mengapa? Karena pada nyatanya lima sila tersebut belum dapat diamalkan secara utuh," ujar mahasiswa UGM angkatan 2011 ini kepada Liputan6.com, Selasa, 30 Mei 2017.

Menurut Robi, ketimbang para elite menggaungkan Pancasila seperti yang terjadi belakangan ini, hal yang lebih fundamental adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan dan merangkul daerah tertinggal.

"Masih banyak mereka yang kelaparan, bingung mau makan apa hari ini. Masih banyak anak-anak yang sulit bersekolah. Seharusnya itu lebih diutamakan. Walau bukan untuk mengartikan Pancasila sebagai sesuatu yang tidak kalah penting," kritik mahasiswa jurusan Fisipol UGM ini.

Ke depan, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Robi berpesan agar kiranya pemerintah tidak lagi terlalu khawatir akan tergesernya Pancasila sebagai dasar negara.

Bagi dia, Pancasila dinilai masih berada di dalam jiwa. Bahkan, tidak ada paham yang dapat menggantikan Pancasila.

"Jadi kita enggak perlu terlalu berpikir jauh terhadap Pancasila, kalau ditanya apa Pancasila itu ada? Ya jelas itu ada. Tapi, seberapa urgent kita membicarakan itu? Saya belum temukan alasannya," kata Robi.

"Jadi, pemerintah tidak perlulah terlalu khawatir, pesan saya sebagai seorang yang masih berstatus mahasiswa, pemerintah lakukanlah hal lebih berarti dengan wewenangnya, semata untuk masyarakat Indonesia yang lebih luas lagi," Robi menandaskan.

Pada kesempatan berbeda, Ketua MPR Zulkifli Hasan menyampaikan pentingnya anak anak muda untuk mengenal Pancasila lebih dalam dan lebih dekat.

"Pancasila itu warisan dari generasi ke generasi. Bukan hanya untuk orang tua, tapi juga untuk generasi muda," kata Zulkifli Hasan dalam Orasi Kebangsaan pelantikan DPP Mahasiswa Pancasila (Mapancas) periode 2017- 2020 di Gedung Nusantara V, Selasa 30 Mei 2017.

Menurut Zulkifli, pemahaman Pancasila di kalangan anak muda penting agar menjadi perilaku sehari-hari.

"Jarang anak-anak muda yang memahami nilai-nilai luhur ke-Indonesiaan kita dan terhindar dari hoax, politik kebencian, sikap memecah belah, juga menyadari bahwa kita adalah keluarga besar," ujar dia.

Zulkifli menyebutkan ada tiga kunci agar sebuah negara bisa maju. Pertama, negara itu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, mesti ada trust, yaitu berjuang untuk kepentingan bersama. Ketiga, mempunyai nilai-nilai.

"Pancasila adalah alat pemersatu bangsa bukan pemecah-belah. Pancasila harus dijadikan perilaku sehari-hari, agar menjadi bangsa yang besar, maju dan sejahtera," Zulkifli menegaskan.