Dinamika Politik Golkar Jelang Penetapan Ketua Umum Baru

Rapat Paripurna dalam Rapimnas Golkar 2019 sudah diketuk palu oleh Ketua Umum terpilih Airlangga Hartarto.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 18 Des 2017, 20:06 WIB
Diterbitkan 18 Des 2017, 20:06 WIB
Rapimnas Golkar
Suasana Rapimnas Golkar

Liputan6.com, Jakarta - Rapat Paripurna dalam Rapimnas Golkar 2019 sudah diketuk palu oleh Ketua Umum terpilih Airlangga Hartarto. Dia menyebut agenda di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar sudah dipastikan.

"Poinnya adalah mengenai hasil rapat Pleno Golkar, di mana terkait pengisian pimpinan yang lowong dan ditetapkannya Ketua Umum Partai Golkar. Kedua ditetapkannya terkait jadwal Munaslub. Itu pun sudah diterima secara aklamasi," kata Airlangga usai menutup rapat paripurna Rapimnas di JCC Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017).

Agenda ketiga, sambung dia, terkait dukungan terhadap Jokowi dalam kontestasi periode 2019-2024. "Dan keseluruhan keputusan itu diambil secara aklamasi," ujar dia.

Terkait apakah hanya ada calon tunggal ketua umum Golkar dalam Munaslub, Airlangga menyerahkan kepada Munaslub. "Calonnya nanti pada saat Munaslub kita lihat," jelas Airlangga.

 

Risiko Politik

Golkar
Golkar pilih Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. (Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra)

Terkait calon tunggal, Sekretaris Dewan Pembina Partai Golkar Priyo Budi Santoso menuturkan, rapat pleno DPP partainya, masih belum jelas apakah memang mempunyai kewenangan untuk memutuskan dan memilih ketua umum definitif atau tidak. Karena, ini bisa menimbulkan risiko politik ke depannya dengan membuka peluang menggantikan Ketum hanya dengan rapat pleno bukan Munaslub.

"Ini cukup berisiko. Saya tidak mempermasalahkan figurnya, kalau pak Airlangga layak sekali memimpin partai Golkar, hrmat sama beliau. Cuma saya mengatakan apakah tepat kalau kemudian pleno partai bisa menonaktifkan ketua umum dan bisa mengangkat ketua umum baru," tegas Priyo.

Ketua umum, menurut dia, dipilih di Munas atau Munaslub. "Kelak suatu hari ketua umum berbeda pandangan, dia dilengserkan hanya oleh pleno partai di Jakarta, bagaimana? Padahal dia dipilih oleh Munas. Itu yang saya ingatkan," imbuh dia.

Menurut Priyo, dengan dibukanya kandidat lain, maka dirinya akan mempertimbangkan maju. Ini untuk demokrasi di Golkar sendiri.

"Jadi kalau membuka lebar pada semua kandidat, saya akan mempertimbangkan maju. Kalau ditutup ya bagaimana mau maju.‎ Kedua, saya ingin bangun nilai khas Golkar yaitu demokratis," tutur Priyo.

Sementara itu, di tempat yang sama, Wakil Ketua Dewan Pakat Golkar Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, yang disebut akan maju menyebut melihat nanti bagaimana keadannya.

"Kelanjutannya nanti aja. Lihat kondisi," tandas Titiek.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya