Selain Infrastruktur, Sarana Penyiaran Diperlukan di Perbatasan

Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan daerah perbatasan oleh Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla diapresiasi anggota DPR dari PPP, Moh Arwani Thomafi. Menurut dia, membangun Indonesia dari pinggiran sebagaimana tertulis di poin ketiga Nawacita sudah dijalankan pemerintah secara serius.

Hal tersebut disampaikan Arwani Thomafi dalam Diskusi Peran Media dan Warganet dalam Memperkuat Nasionalisme Melalui Publikasi Pembangunan Daerah Perbatasan di Gedung Dewan Pers, Jumat sore, 22 Desember 2017. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komunikonten, Institut Media Sosial dan Diplomasi yang diikuti 98 orang dari media, mahasiswa serta masyarakat umum.

“Selain jalan, jembatan, PLBN (Pos Lintas Batas Negara) diperlukan juga sarana pendukung informasi dan komunikasi di daerah perbatasan, agar publikasi berjalan lancar. Jangan sampai di daerah terluar, terdepan, tertinggal masyarakat juga susah berkomunikasi. Kemkominfo RI, KPI, BNPP, harus meningkat kolaborasinya. DPR RI siap mengawal," ujar dia.

Di samping Arwani, hadir juga menjadi narasumber Agung Suprio (Komisioner KPI Pusat), Robert Simbolon (Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP), dan Hariqo Wibawa Satria (Direktur Eksekutif Komunikonten). Kemudian, yang menjadi moderator adalah Luqman Rimadi (Redaktur Liputan6.com).

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon mengatakan, batas wilayah negara adalah halaman depan negara, bukan lagi sebagai halaman belakang negara. Perubahan paradigma ini dirasakan bermanfaat, salah satunya terjadi peningkatan kunjungan wisatawan hingga 70 persen dalam setahun.

“Dari berbagai pembangunan daerah perbatasan banyak manfaat yang sudah dirasakan masyarakat seperti mempercepat waktu tempuh ke berbagai tempat dan bertambahnya wisatawan. Pembangunan daerah perbatasan akan terus dilakukan, pemerintahan sekarang punya komitmen kuat membangun Indonesia dari pinggiran untuk Indonesia yang satu,” paparnya.

Menurut Komisioner KPI Pusat, Agung Suprio, pembangunan dari pinggiran oleh pemerintah dinilainya bagus. Namun pembangunan penyiaran jangan dilupakan, padahal hal ini sangat penting. “Jalan penting, gedung penting, siaran juga penting,” kata Agung.

Menurut dia, ada tiga masalah di perbatasan. Yakni susahnya jaringan internet, melubarnya siaran asing, dan minimnya siaran nasional. Jika ini tidak ditangani serius, bisa menyebabkan disintegrasi sosial bahkan disintegrasi teritorial.

Karenanya, KPI melakukan kolaborasi dengan Kemkominfo, TVRI, RRI ATVSI dan ATVNI, Lembaga-lembaga penyiaran agar terjadi penyiaran di daerah perbatasan. Ada 10 daerah yang bersiaran, tapi baru ada 4 yang terimplementasi.

Sepuluh daerah tersebut adalah Sungai Paknin (Riau), Nunukan (Kaltara), Atambua (NTT), Balai Karangan (Kalbar), Ternate (Maluku Utara), Padang (Sumatera Barat), Suwela (NTB), Wanci (Sultra), Tarakan (Kaltara), Sanggauledo (Bengkalis)

“Untuk daerah perbatasan sebagian kecil sudah dialiri tayangan nasional, dengan tayangan lebih bersih. Ini usaha konkret untuk membantu Pemerintah menuntaskan Nawacita. Di tahun 2018 nanti kita harap bisa menayangkan di semua daerah perbatasan, sehingga potensi distegrasi sosial dan disintegrasi teritorial bisa kita atasi,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Komunikonten Hariqo Wibawa Satria juga mengapresiasi pembangunan daerah perbatasan oleh pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Dia menyatakan NKRI harus utuh sampai kapan pun, dan NKRI yang utuh wajib diwariskan kepada generasi selanjutnya.

“Membangun Indonesia serius dilakukan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Seperti pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), jalan baru dan jembatan baru yang membuka keterisolasian. Ini bisa meningkatnya kepercayaan diri masyarakat setempat, naiknya kunjungan wisatawan, takutnya pihak-pihak asing untuk mengusik kedaulatan Indonesia,” papar dia.

Hariqo menambahkan, pembangunan daerah perbatasan harus didukung dengan gotong-rotong warganet di media sosial untuk mempublikasikannya, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Terkait publikasi daerah perbatasan, Hariqo memberikan sejumlah rekomendasi.

Pertama, unggahan atau postingan tentang pembangunan daerah perbatasan masih didominasi akun medsos milik pemerintah pusat dan akun medsos milik media. Peran akun media sosial Pemerintah Daerah harus lebih ditingkatkan.

Disarankan juga konten video lebih banyak. Sebab data Google dan Facebook tahun 2017 menunjukan konten video lebih disukai dan meraih penonton dan share terbanyak. Perlu juga peningkatan produksi konten dan distribusi di instagram.

Kedua, website bnpp.go.id sebaiknya di desain ulang serta ditingkatkan lagi kinerjanya. Penelusuran awal menujukkan pengunjung 100 persen dari Indonesia. Situs tersebut menduduki ranking Global: 1,332,281, Ranking Indonesia: 25,428 (alexa.com).

Untuk itu, masyarakat diperbatasan agar difasilitasi mengunggah konten di website BNPP. Selain infrastruktur dan kinerja, profil warga-warga di perbatasan juga perlu menjadi konten di website.

Ketiga, publik perlu dilibatkan dalam pembuatan konten dengan lomba-lomba berbasis media sosial. Di daerah perbatasan perlu dibangun ikon selain tulisan daerah perbatasan, sehingga pengunjung memiliki opsi lain untuk berfoto. Perlu juga apresiasi terhadap produk komunikasi atau warga yang aktif membuat konten, menyebarkan konten tentang daerah perbatasan.

Keempat, lanjut dia, mendorong dan memfasilitasi mahasiswa (S1-S2-S3) untuk menulis tugas akhir tentang daerah perbatasan. Ini akan menambah sumber ide dalam membangun daerah perbatasan, selain juga penghematan biaya penelitian.

Kelima, perbedaan pilihan politik adalah hal biasa sebagaimana terlihat di media sosial. Namun sebagai pengguna media sosial, harus bersatu dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan nasional.

“Isu ketimpangan pembangunan rentan digunakan untuk memprovokasi dorongan merdeka. Di sinilah pentingnya gotong-rotong warganet dalam mempublikasikan pembangunan dan kerja-kerja pemerintah (pusat dan daerah) dalam membangun daerah perbatasan," ujar Hariqo.

Karena itu, pembangunan daerah perbatasan merupakan salah satu kerja nyata menjaga keutuhan NKRI. Dia menegaskan hal ini kerja panjang karena Indonesia bukan Singapura, ataupun Swiss. NKRI adalah negara besar.

"Yang terpenting pembangunan dari pinggiran sudah dimulai dan ada jaminan semua daerah perbatasan akan dibangun,” tutup Hariqo.

Saksikan video pilihan berikut ini: