Lindungi TKI, PDIP Minta Pemerintah Buat Aturan Tegas dengan Arab Saudi

Liputan6.com, Jakarta - Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kembali dieksekusi mati di Arab Saudi. Baru-baru ini, hukuman mati dilakukan oleh pekerja migran asal Kabupaten Bangkalan, Muhammad Zaini Misrin.

Anggota Tim Pengawas TKI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka mengatakan, Arab Saudi memang sudah merevisi UU perlindungan tenaga kerja asing. Namun, revisi tersebut tidak jelas memuat kewenangan pemerintah atau perwakilan asing dalam melindungi warganya yang bekerja di negeri yang kaya akan minyak itu.

"Akhirnya tidaklah cukup kalau hanya berpacu pada UU Saudi. Untuk itu sangat betul bila didorong dengan adanya MoA (Memorandum of Agreement). Banyak hal yang perlu diperkuat dengan MoA," ucap Rieke di Jakarta, Kamis (5/4/2018). 

Menurut dia, berhasil tidaknya Memorandum of Understanding (MoU) perlindungan TKI dengan Arab Saudi menjadi MoA kembali kepada pemerintah, khususnya kementerian terkait.

"Mau tidak didorong untuk MoA, atau masih maju mundur dan membiarkan penempatan TKI non-prosedural semakin liar tanpa kita memikirkan bahwa mereka akan tidak memiliki payung hukum yang kuat setibanya bekerja di Saudi," kata dia.

Rieke setuju perlu segera ada kesepakatan lebih mengikat antara kedua negara dalam menyusun peraturan-peraturan yang menyangkut perlindungan TKI. Sebab ada beberapa poin yang tidak tercantum pada perundang-undangan di Arab Saudi.

"Yah kita cantumkan dan sepakati melalui MoA dan bisa juga melalui MoU," kata dia.

Lebih lanjut dia menekankan yang terpenting di pihak Arab Saudi tak hanya melibatkan kementerian tenaga kerja dalam membahas MoA, tapi juga kementerian luar negeri dan kementerian dalam negerinya.

Reporter: Mardani

Sumber: Merdeka.com