Seskemenko PMK: Gotong Royong Pusat dan Daerah Syarat Mutlak Pelaksanaan Pembangunan

Liputan6.com, Denpasar Pemerintah terus berupaya menghasilkan pembangunan yang bermanfaat untuk masyarakat, namun tantangan dari berbagai aspek tidaklah mudah. Konsolidasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan target pembangunan nasional atau NAWACITA, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019.

“Ke depan masih banyak tugas-tugas yang harus kita selesaikan bersama. Untuk itu sinergi antara pusat dan daerah merupakan syarat mutlak dalam mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegas Seskemenko PMK Y. B. Satya Sananugraha saat membuka Pertemuan Konsolidasi Program dan Kegiatan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tingkat Nasional untuk Wilayah Tengah dan Timur Indonesia.

Ditambahkannya, dalam kurun tiga setengah tahun pemerintahan Jokowi-JK, cukup banyak capaian pembangunan yang diraih. Salah satunya adalah membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur dengan indikator kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Pada tahun 2015, IPM Indonesia sebesar 69,55 naik menjadi 70,81 pada tahun 2017. Selain itu, ketimpangan pendapatan dari semula 0,402 pada tahun 2015 menjadi 0,389 pada Maret 2018.

“Saat ini angka kemiskinan juga berada di angka satu digit, yaitu 9,82% dan pertama kali di bawah dua digit sejak krisis 1998,” papar Seskemenko PMK.

Proses pembangunan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat, oleh karena itu kegiatan semacam ini diharapkan dapat menjadi entry point mengintensifkan upaya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sehingga mampu menggerakkan seluruh potensi yang ada. Keberhasilan pembangunan nasional merupakan agregasi dari keberhasilan pembangunan daerah.

Melalui pertemuan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengkonsolidasikan program dan kegiatannya di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat.

Hadir pada pertemuan konsolidasi ini pimpinan dan perwakilan dari Bappeda, Bakesbangpol, Biro Kesra dan Asisten Daerah dari 14 provinsi di wilayah Tengah dan Timur Indonesia dan 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan Kebudayaan di Provinsi Bali.

(*)