Sandiaga Sindir Dana Kelurahan, Timses Jokowi: Itu Tidak Gentle, Menggelikan

Liputan6.com, Jakarta - Rencana pemerintah mencairkan dana kelurahan mendapatkan kritik dari pihak oposisi. Salah satunya, dari calon wakil presiden Sandiaga Uno.

Anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Budiman Sudjatmiko, mengaku tak habis pikir dengan pola pikir Sandiaga.

"Ini ada sebuah kebijakan yang sudah jelas memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, eh disindir. Ini gimana? Jadi menurut saya apa yang disampaikan Pak Sandi tidak gentle, tidak fair. Menggelikan bagi saya," ucap Budiman di Posko Cemara, Jakarta, Senin (22/10/2018).

Dia menegaskan, semua produk itu sudah pasti diputuskan melalui kebijakan politik. Jadi, dia heran dengan pernyataan Sandiaga.

"Presiden itu jabatan politis. Jadi Wakil Gubernur DKI itu juga jabatan politis. Saya anggota DPR itu juga jabatan politis. Kenapa sih harus menjelek-jelekkan politik? Wong nyatanya juga hidup juga dari politik dan butuh keputusan politik untuk melahirkan dana desa dan dana kelurahan," kata Budiman.

Dia pun mempertanyakan hak moral Sandiaga berkata seperti itu soal dana kelurahan. Justru, seorang tokoh yang menggunakan politik yang merusak kecerdasan bangsa dalam berpendapat dan bertindak lah yang harusnya dikritik. Jangan sampai, lanjut dia, seorang tokoh menyebar hoaks.

"Menyebar hoaks boleh dikritik. Melahirkan pahlawan palsu karena kekurangan pahlawan, kekurangan masa lalu, masa depan, akhirnya bersikap masa bodoh terhadap nasib bangsa, terhadap kecerdasan dan kewarasan bangsa. Operasi plastik malah dianggap dianiaya. Yang itu enggak mau dikritik. Yang jelas-jelas dampaknya merusak kewarasan bangsa. Malah sibuk membela diri," tutur Budiman.

Dia pun menyindir balik soal perilaku Sandiaga yang memasang petai di rambutnya dan menganggap tempe setipis kartu ATM.

"Kenapa pasang petai di rambut dan anggapan tempe setipis kartu ATM dianggap lebih keren? Lebih unggul dibanding dana kelurahan yang akan menyejahterakan kelurahan? Iri sih boleh, tapi jangan dengki. Kalau iri bagus, kalau dengki, Anda hanya ingin lihat orang lain susah," kata Budiman.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Jazilul Fawaid mengatakan, penggodokan dana kelurahan belum sampai pada pembahasan mini fraksi. Namun, kata dia, seluruh fraksi yang hadir dalam rapat Banggar setuju penganggaran dana kelurahan.

"Semuanya setuju, tidak ada fraksi yang tidak setuju bahwa kelurahan itu patut diperhatikan," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/10/2018).

Ia menegaskan, partai oposisi juga setuju dengan keberadaan dana kelurahan. Sebab, kata dia, isu ini masalah kepentingan masyarakat banyak dan bukan kepetingan Pilpres 2019.

"Setuju. Karena ini nggak ada hubungannya dengan pilpres, ini hubungannya dengan perhatian kita dengan pemerintah tingkat bawah yaitu kelurahan dan desa. Desa sudah mendapat perhatian, kelurahan minta," ungkapnya.

Reporter: Hari Ariyanti

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video pilihan di bawah ini: