JK: Kasus yang Dialami Etnis Uighur Berbeda dengan di Rohingya

Liputan6.com, Jakarta - Desakan agar pemerintah RI bersikap terkait dugaan adanya pelanggaran HAM berat yang dilakukan pemerintah China terhadap etnis muslim Uighur muncul dari berbagai pihak.

Pemerintah hingga saat ini memang belum mengeluarkan sikap resmi terkait merebaknya isu tersebut. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemerintah masih menunggu kabar selanjutnya dari kedutaan besar Indonesia di Beijing terkait dugaan pelanggaran HAM yang dialami etnis Uighur di Provinsi Xinjiang.

JK mengatakan, sejauh ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah memanggil kedubes Cina untuk melihat keadaan yang sebenarnya di sana.

"Semuanya menunggu laporan dari kedubes kita dan juga follow up dari pemanggilan dubes China ke Menlu pada tiga hari lalu," ujar JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Kamis (20/12/2018).

Pemerintah, kata JK akan memperlajari lebih dulu terkait kasus di sana. Dia menilai apa yang terjadi pada etnis Uighur berbeda dengan kasus pelanggaran HAM yang menimpa kaum muslim di Rohingya, Myanmar.

JK melihat, dugaan pelanggaran HAM yang dialami muslim Uighur bisa terjadi karena merebaknya paham radikalisme di sana. 

Salah satu indikasi, yaitu adanya sejumlah warga etnis Uighur yang pernah ditangkap di Poso. Saat itu terdapat 12 orang yang merupakan warga Uighur.

"Agar dibedakan apa yg terjadi. Bisa juga radikalisme, malah radikalisme sampai ke Indonesia. Dalam penyelesaian konflik di poso, ada 6 yg ikut dari Uighur itu dia meninggal, empat ditahan sekarang, jadi juga agar dipahami itu bahwa bisa juga terjadi adanya radikalisme," ungkap JK.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mendesak pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan tegas terkait dugaan pelanggaran HAM yang dialami etnis Uighur di Xinjiang, China.

"DPR mendesak dan mendorong pemerintah memberikan respon yang keras dan disampaikan ke Duta Besar China. Apalagi PBB sudah mengeluarkan statement terkait peristiwa itu," ujar Bamsoet di bilangan SCBD, Jakarta, Kamis (20/12/2018).

DPR, kata dia, sebenarnya telah mengeluarkan pernyataan terkait kondisi warga Uighur pada penutupan sidang beberapa waktu lalu.

Pernyataan tersebut merespons pertanyaan yang disampaikan Fraksi PKS dan Gerindra kala itu.

"Kami mendesak pemerintah dalam hal ini Menlu (Menteri Luar Negeri) untuk mendukung langkah-langkah PBB untuk menyelesaikan dan membebaskan umat muslim yang ada di sana," ucap politikus Partai Golkar itu.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: