Ketua DPR Tunggu Sikap Pemerintah Terkait Nasib Etnis Uighur China

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo mendesak pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan tegas terkait dugaan pelanggaran HAM yang dialami etnis Uighur di Xinjiang, China.

"DPR mendesak dan mendorong pemerintah memberikan respon yang keras dan disampaikan ke Duta Besar China. Apalagi PBB sudah mengeluarkan statement terkait peristiwa itu," ujar Bamsoet di bilangan SCBD, Jakarta, Kamis (20/12/2018).

DPR, kata dia, sebenarnya telah mengeluarkan pernyataan terkait kondisi warga Uighur pada penutupan sidang beberapa waktu lalu.

Pernyataan tersebut merespons pertanyaan yang disampaikan Fraksi PKS dan Gerindra kala itu.

"Kami mendesak pemerintah dalam hal ini Menlu (Menteri Luar Negeri) untuk mendukung langkah-langkah PBB untuk menyelesaikan dan membebaskan umat muslim yang ada di sana," ucap politikus Partai Golkar itu. 

Politikus Partai Golkar itu juga merespons rencana sejumlah masyarakat yang akan menggelar aksi demonstrasi di Kedutaan Besar China di Jakarta.

Bamsoet mengaku tak mempermasalahkan adanya sejumlah gerakan warga yang melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Kedutaan Besar China. 

"Kalau aksi dan demo itu kan hak publik, siapapun boleh berdemo. Apakah nanti demo itu akan didengar oleh Pemerintah China, itu kembali pada mereka," ucap dia. 

Menurut dia, aksi unjuk rasa sebesar apapun tidak akan ada artinya tanpa ada langkah nyata pemerintah RI dalam menyikapi kondisi yang terjadi di Uighur. 

"Saya minta Kemenlu untuk memberikan perhatian dan atensi yang luar biasa. Karena kita negara mayoritas muslim, kita sangat tersentuh kalau ada yang ditindas," ucap Bamsoet menandaskan.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: